Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Marak Kerajaan Fiktif, Kapolri: Banyak yang Ingin Jadi Raja

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 30 Januari 2020
 Marak Kerajaan Fiktif, Kapolri: Banyak yang Ingin Jadi Raja

Kapolri (tengah) saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan pernyataan menarik seputar fenomena munculnya kerajaan-kerajaan aneh belakangan ini.

Menurut Kapolri, munculnya kerajaan fiktif tersebut tidak lepas dari banyaknya orang yang ingin jadi raja.

Baca Juga:

Polisi Terus Kembangkan Pengusutan Kasus Sunda Empire

"Ya mungkin lagi eranya banyak yang kepingin jadi raja ya, Pak," ujar Idham Azis ketika rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1).

Idham Azis pun memastikan, Polri akan melakukan penegakan hukum.

Kapolri Idham Azis ungkap munculnya kerajaan fiktif karena banyak orang ingin jadi raja
Idham Azis saat bertemu dengan Komisi III DPR (Foto: antaranews)

"Pasti akan ditindak dan diproses, Pak," kata Idham.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurizal meminta Kapolri Jenderal Idham Azis tak memandang sebelah mata maraknya kerajaan fiktif. Polri harus menindak pelaku dengan tegas dan jangan menganggap enteng.

“Sekarang ini bukan gangguan terorisme, tetapi muncul berbagai pemahaman atau keyakinan bahkan membuat suatu komunitas yang ini jangan dianggap enteng,” kata Cucun.

Menurut Cucun, munculnya kerajaan fiktif sudah memakan banyak korban penipuan. Adapun kerajaan fiktif yang bermunculan, di antaranya ada Kerajaan Agung Sejagat, Sunda Empire, dan King of The King.

“Ini Pak, masyarakat kecil kan jadi korban karena beli baju seragam kaya bapak-bapak dapat bintang dua dan tiga,” ucapnya.

Baca Juga:

Muncul Kerajaan Baru 'King of The King' di Tangerang, Polisi Lakukan Penyelidikan

Cucun mendorong Kapolri memerintahkan jajarannya menindak dan mendeteksi kerajaan-kerajaan palsu ini sehingga tak ada lagi masyarakat yang menjadi korban.

“Ini harus disikapi betul-betul bagaimana penanganan disampaikan ke publik bahwa ke depannya agar enggak terjadi ke depannya seperti ini juga bisa dilakukan deteksi dini,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Jadi Tersangka Kebohongan Publik, Pendiri Sunda Empire Terancam Pidana 10 Tahun

#Idham Azis #Kapolri #Komisi III DPR #Kerajaan Di Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bentrok Warga 1 Tewas di Matraman, DPR Minta Polisi Waspadai Aksi Balasan
Konflik horizontal yang tidak segera ditangani berpotensi memicu aksi balas dendam, mengganggu aktivitas masyarakat, merusak rasa aman warga, hingga menimbulkan kerugian ekonomi.
Dwi Astarini - 2 jam, 16 menit lalu
Bentrok Warga 1 Tewas di Matraman, DPR Minta Polisi Waspadai Aksi Balasan
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Minta JAM-Pidsus Baru Tuntaskan Kasus Febrie Adriansyah
Menurut Habiburokhman, kasus yang menyeret mantan JAM-Pidsus bukan sekadar perkara hukum biasa.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
Ketua Komisi III DPR Minta JAM-Pidsus Baru Tuntaskan Kasus Febrie Adriansyah
Indonesia
Sahroni Minta Tim Khusus Kejagung Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah, DPR Siap Kawal
Komisi III DPR RI meminta Kejagung mengusut tuntas kasus Febrie Adriansyah. DPR juga siap mengawal kasus tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
Sahroni Minta Tim Khusus Kejagung Usut Tuntas Kasus Febrie Adriansyah, DPR Siap Kawal
Indonesia
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Kerja sama tersebut dibutuhkan, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Indonesia
DPR Anggap Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Bukti Hubungan Tetap Solid
Sinergi antarlembaga penting untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk di bidang penegakan hukum dan keamanan.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Anggap Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Bukti Hubungan Tetap Solid
Indonesia
Calon Jampidsus Baru Kuntadi Jaksa Mumpuni di Mata Pimpinan Komisi III 
Komisi III DPR menilai Kuntadi, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, sebagai calon terbaik Jampidsus baru. Rekam jejaknya menangani kasus korupsi besar membuatnya layak memimpin Pidsus.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Calon Jampidsus Baru Kuntadi Jaksa Mumpuni di Mata Pimpinan Komisi III 
Indonesia
Prabowo Panggil Jaksa Agung hingga Kapolri, Mensesneg Beberkan Alasannya
Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil Jaksa Agung dan Kapolri di tengah kasus eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Rabu, 15 Juli 2026
Prabowo Panggil Jaksa Agung hingga Kapolri, Mensesneg Beberkan Alasannya
Indonesia
Komisi III DPR tak Ingin Ada Gesekan Polri dan Kejaksaan dalam Kasus Febrie Adriansyah
Polri dan Kejaksaan Agung merupakan dua institusi penegak hukum yang sama-sama memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Komisi III DPR tak Ingin Ada Gesekan Polri dan Kejaksaan dalam Kasus Febrie Adriansyah
Indonesia
Komisi III DPR Buka Suara soal Pengganti Febrie Adriansyah di Kursi Jampidsus
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku belum menerima informasi resmi terkait isu Kuntadi menjadi Jampidsus definitif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
Komisi III DPR Buka Suara soal Pengganti Febrie Adriansyah di Kursi Jampidsus
Indonesia
Ketemu Kapolri, Jaksa Agung: jangan Berpikir Kami Rival
Pertemuan ini bukan karena ada masalah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Ketemu Kapolri, Jaksa Agung: jangan Berpikir Kami Rival
Bagikan