Mantan Pimpinan KPK Buka Suara Tanggapi Hiruk Pikuk Isu Rekam Jejak Capim
Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin. (MP/Kanugrahan)
MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan, mestinya capim KPK yang memiliki rekam jejak (track record) tidak baik agar tak diloloskan ke tahap selanjutnya.
"Ini bagus sekali, ini kalau tidak dibuat hiruk pikuk, nanti lolos begitu saja. Kalau tidak nyesal, (capim) punya track record tidak bagus tidak harus dipilih jadi 10 (ke tahap selanjutnya)," kata Jasin kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Baca Juga:
Ia menyebut, justru jika nama-nama yang lolos itu memiliki rekam jejak yang tidak baik maka bila terpilih dinilai akan menghambat kinerja KPK.
"Ternyata setelah menjadi 20 orang ini ada beberapa dari calon itu yang masih dinilai masyarakat. Katakanlah tidak bersih dari record, katakanlah justru ketika terpilih akan menghambat atau menjadi kendala di dalam memajukan KPK," ujarnya.
Dia juga berharap agar Presiden Jokowi juga mendengarkan usulan masyarakat terkait capim KPK.
"Karena lembaga ini juga berdasarkan survei atau apapun juga yang paling dipercaya masyarakat, dipercaya itu bukan hanya konsistensinya tapi terkait pencegahan korupsi," sambungnya.
Dia melanjutkan, pimpinan KPK nantinya harus dapat menjadi contoh secara moral, misalnya tidak memiliki rekam jejak yang buruk, tidak pernah menghalangi penyidikan, dan rutin melaporkan LHKPN.
"Kalau belum terpilih saja sudah menyatakan misalnya tidak perlu mengisi harta kekayaan. Bagaimana dia bisa jadi contoh kalau dia itu tidak taat pada undang-undang," ujar Jasin.
Baca Juga:
"Pansel telah menerima masukan dari masyarakat, mereka harusnya mengakomodir masukan masyarakat tersebut," tutur Jasin.
Jasin mencontohkan, capim KPK yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan hal yang tidak baik jika dilihat lembaga lainnya.
"Pimpinan KPK itu untuk contoh lembaga lain, kalau soal LHKPN kan tidak perlu pembuktian," ucapnya. (Knu)
Baca Juga:
Loloskan Pelanggar Kode Etik, Pansel Capim KPK Perlu Dievaluasi
Bagikan
Berita Terkait
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern