Mantan Pimpinan KPK Buka Suara Tanggapi Hiruk Pikuk Isu Rekam Jejak Capim

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 29 Agustus 2019
Mantan Pimpinan KPK Buka Suara Tanggapi Hiruk Pikuk Isu Rekam Jejak Capim

Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin. (MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan, mestinya capim KPK yang memiliki rekam jejak (track record) tidak baik agar tak diloloskan ke tahap selanjutnya.

"Ini bagus sekali, ini kalau tidak dibuat hiruk pikuk, nanti lolos begitu saja. Kalau tidak nyesal, (capim) punya track record tidak bagus tidak harus dipilih jadi 10 (ke tahap selanjutnya)," kata Jasin kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Baca Juga:

9 Kriteria Ideal yang Harus Dimiliki Capim KPK

Ia menyebut, justru jika nama-nama yang lolos itu memiliki rekam jejak yang tidak baik maka bila terpilih dinilai akan menghambat kinerja KPK.

Anggota Pansel Capim KPK usai bertemu Joko Widodo. (Antaranews)
Anggota Pansel Capim KPK usai bertemu Joko Widodo. (Antaranews)

"Ternyata setelah menjadi 20 orang ini ada beberapa dari calon itu yang masih dinilai masyarakat. Katakanlah tidak bersih dari record, katakanlah justru ketika terpilih akan menghambat atau menjadi kendala di dalam memajukan KPK," ujarnya.

Dia juga berharap agar Presiden Jokowi juga mendengarkan usulan masyarakat terkait capim KPK.

"Karena lembaga ini juga berdasarkan survei atau apapun juga yang paling dipercaya masyarakat, dipercaya itu bukan hanya konsistensinya tapi terkait pencegahan korupsi," sambungnya.

Dia melanjutkan, pimpinan KPK nantinya harus dapat menjadi contoh secara moral, misalnya tidak memiliki rekam jejak yang buruk, tidak pernah menghalangi penyidikan, dan rutin melaporkan LHKPN.

"Kalau belum terpilih saja sudah menyatakan misalnya tidak perlu mengisi harta kekayaan. Bagaimana dia bisa jadi contoh kalau dia itu tidak taat pada undang-undang," ujar Jasin.

Baca Juga:

Nama Capim KPK Lolos Uji Kompetensi Bakal Dirilis di Setneg

"Pansel telah menerima masukan dari masyarakat, mereka harusnya mengakomodir masukan masyarakat tersebut," tutur Jasin.

Jasin mencontohkan, capim KPK yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan hal yang tidak baik jika dilihat lembaga lainnya.

"Pimpinan KPK itu untuk contoh lembaga lain, kalau soal LHKPN kan tidak perlu pembuktian," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:

Loloskan Pelanggar Kode Etik, Pansel Capim KPK Perlu Dievaluasi

#Capim KPK #Pansel KPK #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Saksi Kasus Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Ancam Lapor ke DPR jika KPK tak Kembalikan Aset Rp 600 M
Seluruh aset tersebut merupakan warisan sah dari orangtua Linda Susanti, bukan hasil tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Saksi Kasus Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Ancam Lapor ke DPR jika KPK tak Kembalikan Aset Rp 600 M
Indonesia
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
KPK mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Indonesia
Parahnya Korupsi Haji, KPK Temukan Jatah Kuota Petugas Kesehatan Sampai Dijual ke Jemaah
"Kuota-kuota haji yang seharusnya diperuntukkan untuk petugas, ternyata diperjualbelikan kepada calon jemaah,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Oktober 2025
Parahnya Korupsi Haji, KPK Temukan Jatah Kuota Petugas Kesehatan Sampai Dijual ke Jemaah
Indonesia
Linda Susanti Minta KPK Kembalikan Aset yang Disita, Mulai dari Uang Dolar, Tanah, hingga Emas 11 Kg
KPK diminta segera membuka status sita terhadap barang-barang tersebut dan mengembalikannya secara resmi kepada Linda Susanti.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Linda Susanti Minta KPK Kembalikan Aset yang Disita, Mulai dari Uang Dolar, Tanah, hingga Emas 11 Kg
Indonesia
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Sebagian biro travel diduga menyerahkan uang kepada pejabat Kemenag untuk mendapatkan kuota lebih banyak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Indonesia
KPK Kembalikan Toyota Alphard Milik Immanuel Ebenezer, Ternyata Mobil Sewaan
KPK mengembalikan Toyota Alphard milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Mobil tersebut ternyata disewa oleh kementerian.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
KPK Kembalikan Toyota Alphard Milik Immanuel Ebenezer, Ternyata Mobil Sewaan
Indonesia
KPK Kembalikan Alphard Sitaan Tersangka Eks Wamenaker Noel, Ternyata Statusnya Mobil Sewaan
Langkah pengembalian ini merupakan bentuk profesionalisme KPK dalam menangani barang bukti.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
KPK Kembalikan Alphard Sitaan Tersangka Eks Wamenaker Noel, Ternyata Statusnya Mobil Sewaan
Indonesia
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Ia juga mengingatkan bahwa kasus kuota haji ini harus dipahami secara proporsional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Anak Buahnya ke KPK, Minta Dicek Rekam Jejaknya
Gus Irfan datang untuk menyerahkan nama-nama calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah untuk dilakukan tracking alias penelusuran rekam jejak mereka.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Anak Buahnya ke KPK, Minta Dicek Rekam Jejaknya
Berita Foto
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberi salam usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Penyelenggaraan Haji
Bagikan