Mantan Pimpinan KPK Buka Suara Tanggapi Hiruk Pikuk Isu Rekam Jejak Capim

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 29 Agustus 2019
Mantan Pimpinan KPK Buka Suara Tanggapi Hiruk Pikuk Isu Rekam Jejak Capim

Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin. (MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengatakan, mestinya capim KPK yang memiliki rekam jejak (track record) tidak baik agar tak diloloskan ke tahap selanjutnya.

"Ini bagus sekali, ini kalau tidak dibuat hiruk pikuk, nanti lolos begitu saja. Kalau tidak nyesal, (capim) punya track record tidak bagus tidak harus dipilih jadi 10 (ke tahap selanjutnya)," kata Jasin kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Baca Juga:

9 Kriteria Ideal yang Harus Dimiliki Capim KPK

Ia menyebut, justru jika nama-nama yang lolos itu memiliki rekam jejak yang tidak baik maka bila terpilih dinilai akan menghambat kinerja KPK.

Anggota Pansel Capim KPK usai bertemu Joko Widodo. (Antaranews)
Anggota Pansel Capim KPK usai bertemu Joko Widodo. (Antaranews)

"Ternyata setelah menjadi 20 orang ini ada beberapa dari calon itu yang masih dinilai masyarakat. Katakanlah tidak bersih dari record, katakanlah justru ketika terpilih akan menghambat atau menjadi kendala di dalam memajukan KPK," ujarnya.

Dia juga berharap agar Presiden Jokowi juga mendengarkan usulan masyarakat terkait capim KPK.

"Karena lembaga ini juga berdasarkan survei atau apapun juga yang paling dipercaya masyarakat, dipercaya itu bukan hanya konsistensinya tapi terkait pencegahan korupsi," sambungnya.

Dia melanjutkan, pimpinan KPK nantinya harus dapat menjadi contoh secara moral, misalnya tidak memiliki rekam jejak yang buruk, tidak pernah menghalangi penyidikan, dan rutin melaporkan LHKPN.

"Kalau belum terpilih saja sudah menyatakan misalnya tidak perlu mengisi harta kekayaan. Bagaimana dia bisa jadi contoh kalau dia itu tidak taat pada undang-undang," ujar Jasin.

Baca Juga:

Nama Capim KPK Lolos Uji Kompetensi Bakal Dirilis di Setneg

"Pansel telah menerima masukan dari masyarakat, mereka harusnya mengakomodir masukan masyarakat tersebut," tutur Jasin.

Jasin mencontohkan, capim KPK yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan hal yang tidak baik jika dilihat lembaga lainnya.

"Pimpinan KPK itu untuk contoh lembaga lain, kalau soal LHKPN kan tidak perlu pembuktian," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:

Loloskan Pelanggar Kode Etik, Pansel Capim KPK Perlu Dievaluasi

#Capim KPK #Pansel KPK #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - 38 menit lalu
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 39 menit lalu
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Ono enggan membeberkan lebih jauh soal nominal maupun sumber aliran dana tersebut.
Dwi Astarini - 2 jam, 41 menit lalu
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Indonesia
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Tujuh pejabat teknis juga diperiksa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
KPK menggeledah kantor PT Wanatiara Persada terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak KPP Madya Jakarta Utara dan menyita dokumen serta barang elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Indonesia
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. MAKI menilai KPK tidak serius dan berencana melayangkan somasi serta melapor ke Dewas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Indonesia
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Membersihkan oknum justru menguatkan pondasi negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Bagikan