Loloskan Pelanggar Kode Etik, Pansel Capim KPK Perlu Dievaluasi
Eddy Flo - Minggu, 25 Agustus 2019
Pansel Capim KPK 2019-2023. Foto: MP/Ponco
MerahPutih.Com - Panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan tahapan Profile Assesment, sebanyak 20 nama capim lolos dalam tahapan ini.
Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Pansel Capim KPK menutup telinga terhadap masukan publik terkait nama-nama yang lolos.
Baca Juga:
"Kinerja Pansel mengecewakan, mereka tidak mengindahkan masukan publik, hal ini terlihat dari beberapa nama yang dinyatakan lolos padahal memiliki catatan kurang baik" kata Dedi di Jakarta, Minggu (25/8).
Menurut Dedi ada beberapa nama yang seharusnya dipertanyakan integritasnya terkait upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Bagaimana mungkin ada nama lolos seleksi sementara pernah terindikasi melanggar kode etik KPK, termasuk nama yang pernah tersangkut isu pengancaman terhadap petinggi KPK, juga dengan mereka yang terang-terangan tidak patuh melaporkan LHKPN, ini penanda integritas itu tidak utuh ada pada mereka" ungkap Dedi.
Sementara itu Dedi menyayangkan justru nama-nama yang berpotensi memiliki kecakapan dan integritas dalam upaya pemberantasan korupsi berguguran.
Baca Juga:
Laode Syarif dan Dharma Pongrekun Tumbang di Seleksi Capim KPK Tahap Keempat
"Dan sebaliknya, tokoh yang sejauh ini tidak memiliki catatan buruk dalam kinerja pemberantasan korupsi tidak lolos assesmen, padahal ia sudah memimpin KPK, tanpa catatan buruk" lanjut Dedi.
Dedi menilai proses seleksi Capim KPK sudah mengecewakan sejak pembentukan Pansel. Persoalan ini mengemuka sampai hari ini masyarakat kesulitan mengakses Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54/P tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi, padahal publik memerlukan keterbukaan informasi itu.
"Presiden harus menahan diri untuk memaksakan restunya pada Pansel Capim KPK, ada baiknya sementara ini Pansel dievaluasi, dan mulai mendengarkan masukan-masukan publik, baik buruknya pimpinan KPK di masa mendatang, bergantung dari kesungguhan Pansel dan kejelian presiden" tutup Dedi.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
