Ma'ruf Amin Berharap Investor Asing Kepincut Kawasan Industri Halal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 14 November 2020
Ma'ruf Amin Berharap Investor Asing Kepincut Kawasan Industri Halal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pidato kunci pada Konferensi Halal Internasional yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta secara virtual, Sabtu (14/11) (Antara/Fransiska Ni

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pembentukan kawasan industri halal (KIH), yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan oleh Pemerintah, dapat menarik perhatian investor dari negara asing, sehingga meningkatkan produksi halal di dalam negeri.

“Kawasan industri halal, yang tumbuh dan berkembang, diharapkan akan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia,” ujar Ma’ruf Amin saat membuka web seminar Konferensi Halal Internasional yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM) secara virtual, Sabtu (14/11).

Baca Juga:

Busana Berteknologi Tinggi Diklaim Bisa Membunuh Virus

Kawasan industri halal harus menjadi bagian dalam ekosistem industri nasional dan global, sehingga area khusus halal itu tidak dapat berdiri sendiri, kata Wapres. Untuk penguatan industri halal tersebut, lanjut Ma’ruf, diperlukan regulasi dan insentif yang memadai.

“Dalam rangka memperkuat ekosistem ini diperlukan insentif dan regulasi yang mendukung secara harmonis dan terpadu bagi industri produk halal yang terintegrasi di dalam kawasan ekonomi khusus (KEK),” beber dia.

Sebelumnya, Wapres mengatakan pembentukan pusat pelayanan terpadu untuk produk halal akan dibangun di setiap kawasan industri. Hal itu bertujuan agar proses sertifikasi kehalalan terhadap suatu produk industri dapat berjalan cepat.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/HO-Asdep Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres)

Pembentukan layanan one stop service untuk kehalalan produk tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal.

“Itu merupakan langkah awal berkembangnya kawasan industri halal terpadu di Indonesia, dimana seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service,” ujarnya.

Baca Juga:

Anggunnya Busana Rancangan Fenita Arie di Fashion Rhapsody 2020

Hingga saat ini terdapat dua kawasan industri halal yang terintegrasi dengan kawasan industri, yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten serta SAFE n LOCK Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Sementara, sebagaimana dikutip Antara, empat kawasan industri lain masih dalam proses persiapan untuk memiliki klaster halal, yakni Kawasan Industri Bintan Inti di Batam, Kawasan Industri Batamindo di Batam, Kawasan Industri Jakarta Pulogadung dan Kawasan Industri Surya Borneo di Kalimantan Tengah. (*)

#Ma'ruf Amin #Halal #Produk Halal
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
13 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Halal, Banten Nomor 1 Dalam Pendaftaran
Secara nasional 13 juta produk yang sudah sertifikasi halal itu memang terbesarnya yaitu 80 persen dari pelaku usaha mikro kecil
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
13 Juta UMKM Dapat Sertifikasi Halal, Banten Nomor 1 Dalam Pendaftaran
Indonesia
Industri F&B RI Tumbuh 8 Persen, 1.200 Supplier Global Berebut Pasar Indonesia
Pendiri dan Direktur Utama Huamo Group, Wang Guo Ping, menambahkan bahwa pameran ini berfungsi sebagai jembatan perdagangan dua arah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Mei 2026
Industri F&B RI Tumbuh 8 Persen, 1.200 Supplier Global Berebut Pasar Indonesia
Indonesia
Hasil Perjanjian Dagang Dengan AS, Sertifikat Halal Pakai Logo Dari Negara Produsen
“Produk dari Amerika tetap wajib halal. Sertifikasi bisa dilakukan di negara asal, lalu diregistrasi di Indonesia,”
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
Hasil Perjanjian Dagang Dengan AS, Sertifikat Halal Pakai Logo Dari Negara Produsen
Indonesia
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
BPJPH pastikan produk AS tetap wajib dua label halal meski ada kesepakatan dagang RI-AS. Skema MRA jamin standar halal tetap aman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 24 Februari 2026
Produk AS Masuk RI Wajib 2 Label Halal, Ini Penjelasan BPJPH
Indonesia
BPJPH Tegaskan Produk AS yang Masuk Indonesia Wajib Sertifikasi Halal
Masyarakat diminta tidak khawatir dengan produk dari AS yang akan masuk ke Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
BPJPH Tegaskan Produk AS yang Masuk Indonesia Wajib Sertifikasi Halal
Indonesia
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Kehati-kehatian ini khususnya terkait dengan klausul pengakuan standar regulasi produk pertanian dan daging Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Februari 2026
PKS Peringatkan Semua Pihak Berhati-Hati Menykapi Perjanjian Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Pemerintah Luruskan Isu Produk Impor AS Bebas Label Halal, Tapi Sertifikasi Mereka Kini Diakui di RI
Pemerintah Indonesia menegaskan kerja sama dagang dengan Amerika Serikat melalui skema ART tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor.
Wisnu Cipto - Minggu, 22 Februari 2026
Pemerintah Luruskan Isu Produk Impor AS Bebas Label Halal, Tapi Sertifikasi Mereka Kini Diakui di RI
Indonesia
DPR Desak BPJPH Tindak Tegas LPH Nakal Soal Pungli Sertifikat Halal
BPJPH perlu mengambil langkah konkret berupa pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional bagi lembaga yang terbukti bermain mata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Februari 2026
DPR Desak BPJPH Tindak Tegas LPH Nakal Soal Pungli Sertifikat Halal
Indonesia
Hasil Rapat Sesepuh NU, Ma'ruf Amin Sebut Pemakzulan tak Sesuai AD/ART
Hasil rapat meminta agar polemik yang terjadi di PBNU diselesaikan melalui mekanisme internal.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Hasil Rapat Sesepuh NU, Ma'ruf Amin Sebut Pemakzulan tak Sesuai AD/ART
Indonesia
BPJPH Temukan Banyak Logo Halal Palsu, DPR Kesal Jangan Cuma Sidak Tapi Ditindak
BPJPH mengaku tidak dapat melakukan penindakan terhadap peredaran logo halal palsu karena tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Wisnu Cipto - Selasa, 18 November 2025
BPJPH Temukan Banyak Logo Halal Palsu, DPR Kesal Jangan Cuma Sidak Tapi Ditindak
Bagikan