Lucky Hakim Siap Ikut Parade Baris-berbaris Bareng Kepala Daerah ke Kantor Prabowo Tanpa Bawa Keluarga Besar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 19 Februari 2025
Lucky Hakim Siap Ikut Parade Baris-berbaris Bareng Kepala Daerah ke Kantor Prabowo Tanpa Bawa Keluarga Besar

Bupati Indramayu terpilih, Lucky Hakim (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Bupati Indramayu terpilih, Lucky Hakim mengaku siap untuk mengikuti pelantikan di Istana Negara. Seluruh kepala daerah mulai dari gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota akan berkumpul mulai Kamis (20/2) pukul 07.00 WIB di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

"Jadi Alhamdulillah, InsyaAllah siap besok jam 7 pagi, kami berkumpul di sini," kata Lucky usai ikut gladi bersih di Monas, Jakpus, Rabu (19/2).

Nantinya ada parade baris-berbaris para kepala daerah dari Monas menuju ke Istana Kepresidenan. Ia mengaku tak ada persiapan khusus untuk acara besok, hanya saja ia terus memanjatkan doa agar prosesi pelantikan berjalan lancar tanpa adanya masalah.

"Masuk ke dalam ruangan yang bisa menampung semua kepala daerah, termasuk gubernur. Jadi sudah dikasih tahu semuanya, jadi tinggal berdoa semoga besok lancar, suasananya cuacanya juga mendukung InsyaAllah," urainya.

Baca juga:

Rekayasa Lalin saat Pelantikan 481 Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo di Istana Negara

Ia mengaku tak masalah, dengan kegiatan gladi kotor dan gladi bersih yang sudah terselenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kekompakan para kepala negara saat akan dilantik oleh Prabowo.

"Ini kan hanya secara fisik juga nggak terlalu yang capek juga kan engga, biasa-biasa saja. Perjalanannya cuma dari sini nyebrang ke depan," ucapnya.

Lucky sendiri tak memboyong keluarga besarnya untuk hadir dalam pelantikan nanti. Pasalnya tamu undangan dibatasi dan ia hanya membawa keluarga kecilnya.

"Tidak bisa, karena hanya pasangan saja. Bapak istri atau suami atau anak, cuma satu. Dan itu pun masuknya ke sana tidak bersama-sama, karena ini semua kepala daerah. Yang keluarganya itu masuknya dari pintu yang berbeda. Di sana pun duduknya tempatnya berbeda, bahkan ruangannya berbeda," tutupnya.

Untuk diketahui, terdapat 481 kepala daerah terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2) besok di Istana Negara Jakarta.

Baca juga:

Puncak Demo ‘Indonesia Gelap’ Berbarengan dengan Pelantikan Kepala Daerah, Mahasiswa: Karena Tuntutan Kami Tak Digubris

Setelah pelantikan, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Acara digelar selama sepekan penuh, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Momen ini akan menjadi ajang berkumpul bagi ratusan kepala daerah untuk diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

Retret rencananya diikuti 505 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati serta wali kota. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan materi pada acara pembekalan itu. (Asp)

#Kepala Daerah #Calon Kepala Daerah #Pelantikan Kepala Daerah #Lucky Hakim
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi membuka Sekolah Partai bagi pengurus daerah se-Indonesia. Acara ini dilaksanakan luring dan daring.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Buka Sekolah Partai, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Rakyat dan Jaga Integritas
Indonesia
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Pengadaan kendaraan dinas baru atau pembangunan gedung perkantoran pejabat menjadi sorotan utama yang harus ditunda demi efisiensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Maret 2026
Harga Minyak Dunia Meledak, Kepala Daerah Diminta Setop Bikin Proyek Rumah Mewah dan Mobil Dinas
Indonesia
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Anggota Komisi II DPR menilai maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah menunjukkan kegagalan pembinaan integritas pejabat publik dan meminta evaluasi program retreat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Indonesia
Presiden Prabowo Sindir Pihak yang tak Suka Dengannya Dikendalikan Asing, Tantang untuk Bertarung di Pemilu 2029
Menurutnya, bila ada yang tidak sepakat dengan kebijakannya, mereka sebaiknya bertarung secara langsung dalam Pemilu 2029.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Sindir Pihak yang tak Suka Dengannya Dikendalikan Asing, Tantang untuk Bertarung di Pemilu 2029
Indonesia
Di Depan Ribuan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Rakyat Butuh Ketenangan dan tak Suka Pemimpin Egois
Jajaran pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah yang paling dekat dengan rakyat, harus memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin rakyat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Di Depan Ribuan Kepala Daerah Seluruh Indonesia, Presiden Prabowo Sebut Rakyat Butuh Ketenangan dan tak Suka Pemimpin Egois
Indonesia
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Arahan tersebut sekaligus berisi strategi dalam menyongsong kinerja tahun 2026 agar lebih baik.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Presiden Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Sentul, Beri Arahan untuk Sukseskan MBG hingga Swasembada Pangan
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Bagikan