Lucky Hakim Siap Ikut Parade Baris-berbaris Bareng Kepala Daerah ke Kantor Prabowo Tanpa Bawa Keluarga Besar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 19 Februari 2025
Lucky Hakim Siap Ikut Parade Baris-berbaris Bareng Kepala Daerah ke Kantor Prabowo Tanpa Bawa Keluarga Besar

Bupati Indramayu terpilih, Lucky Hakim (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Bupati Indramayu terpilih, Lucky Hakim mengaku siap untuk mengikuti pelantikan di Istana Negara. Seluruh kepala daerah mulai dari gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota akan berkumpul mulai Kamis (20/2) pukul 07.00 WIB di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

"Jadi Alhamdulillah, InsyaAllah siap besok jam 7 pagi, kami berkumpul di sini," kata Lucky usai ikut gladi bersih di Monas, Jakpus, Rabu (19/2).

Nantinya ada parade baris-berbaris para kepala daerah dari Monas menuju ke Istana Kepresidenan. Ia mengaku tak ada persiapan khusus untuk acara besok, hanya saja ia terus memanjatkan doa agar prosesi pelantikan berjalan lancar tanpa adanya masalah.

"Masuk ke dalam ruangan yang bisa menampung semua kepala daerah, termasuk gubernur. Jadi sudah dikasih tahu semuanya, jadi tinggal berdoa semoga besok lancar, suasananya cuacanya juga mendukung InsyaAllah," urainya.

Baca juga:

Rekayasa Lalin saat Pelantikan 481 Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo di Istana Negara

Ia mengaku tak masalah, dengan kegiatan gladi kotor dan gladi bersih yang sudah terselenggara. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kekompakan para kepala negara saat akan dilantik oleh Prabowo.

"Ini kan hanya secara fisik juga nggak terlalu yang capek juga kan engga, biasa-biasa saja. Perjalanannya cuma dari sini nyebrang ke depan," ucapnya.

Lucky sendiri tak memboyong keluarga besarnya untuk hadir dalam pelantikan nanti. Pasalnya tamu undangan dibatasi dan ia hanya membawa keluarga kecilnya.

"Tidak bisa, karena hanya pasangan saja. Bapak istri atau suami atau anak, cuma satu. Dan itu pun masuknya ke sana tidak bersama-sama, karena ini semua kepala daerah. Yang keluarganya itu masuknya dari pintu yang berbeda. Di sana pun duduknya tempatnya berbeda, bahkan ruangannya berbeda," tutupnya.

Untuk diketahui, terdapat 481 kepala daerah terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2) besok di Istana Negara Jakarta.

Baca juga:

Puncak Demo ‘Indonesia Gelap’ Berbarengan dengan Pelantikan Kepala Daerah, Mahasiswa: Karena Tuntutan Kami Tak Digubris

Setelah pelantikan, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Acara digelar selama sepekan penuh, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

Momen ini akan menjadi ajang berkumpul bagi ratusan kepala daerah untuk diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka.

Retret rencananya diikuti 505 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati serta wali kota. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memberikan materi pada acara pembekalan itu. (Asp)

#Kepala Daerah #Calon Kepala Daerah #Pelantikan Kepala Daerah #Lucky Hakim
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Indonesia
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Mendagri, Tito Karnavian, meminta gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Bagikan