Lolos Jadi Kapolri, Berikut Harta Kekayaan Tito Karnavian

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 27 Juni 2016
Lolos Jadi Kapolri, Berikut Harta Kekayaan Tito Karnavian

Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian (ketiga kiri) bersama anggota Komisi III DPR (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Komjen Pol Tito Karnavian lolos uji kepatutan dan kelayakan untuk calon Kapolri. Komisi III DPR RI memutuskan menyetujui usulan Presiden Joko Widodo yang menunjuk mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai calon tunggal Kapolri dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/6). 

Berikut ini data pribadi dan karier Tito yang dihimpun tim merahputih.com. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negera (LHKPN) harta kekayaan Tito pada 2014 sebesar Rp10,291 miliar. 

Saat menjabat sebagai Asisten Perencanaan Umum dan Anggaran Kepala Polri tertanggal 20 November 2014, ia memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp11,297 miliar.

Tanah dan bangunan itu ada di beberapa lokasi di Palembang, Tangerang, dan Jakarta Selatan. Selain itu dia tercatat memiliki satu bangunan di Singapura.

Namun, LHKPN tersebut tidak memuat harta bergerak Tito berupa alat transportasi. 

Harta lain mantan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya itu berupa logam mulia bernilai Rp160 juta, giro, dan setara kas lain sejumlah Rp1,827 miliar.

Tito masih tercatat memilik utang Rp2,993 miliar dalam bentuk pinjaman barang dan kartu kredit.

Presiden Joko Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kepala Polri dan sudah mengirimkan surat kepada Ketua DPR yang berisi pengajuan nama Tito sebagai pengganti Jenderal Pol Badrodin Haiti yang akan pensiun. 

DPR selanjutnya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito, yang baru dilantik menjadi Kepala BNPT pada 16 Maret 2016, dan pangkatnya baru dinaikkan menjadi bintang tiga pada 12 April 2016.

Ia menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sejak 12 Juni 2015. Sebelumnya ia menjadi Kepala Densus 88 Antiteror selama setahun dan kemudian menjadi Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT.

Dari BNPT, Tito menjadi Kapolda Papua selama dua tahun, dan kemudian kembali ke Jakarta sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri. 

Tito adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1987. Ia meraih gelar MA dalam bidang studi kepolisian dari University of Exeter di Inggris pada 1993. 

Ia juga mengambil master bidang studi strategis di Massey University Auckland pada 1998, dan meraih gelar Ph.D bidang studi strategis di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University.

BACA JUGA:

  1. Usai Pelantikan, Tito Pantau Arus Mudik
  2. Mulus Tanpa Hambatan DPR RI Setuju Tito Jadi Kapolri
  3. Soal Senioritas, Ini Kata Tito Karnavian
  4. Tito Tolak Pembentukan Dewan Pengawas Densus 88
  5. Abu Bakar Al Habsyi Minta Penjelasan Tito Saat di Densus 88

 

#Fit And Proper Test #Komisi III DPR #Komjen Pol Tito Karnavian #Calon Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
DPR RI menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan untuk menekan lawan politik. Masyarakat diminta untuk tak khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Tekan Lawan Politik, DPR: Sasar Kejahatan Terorganisasi
Indonesia
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Pengesahan RUU Perampasan Aset belum tentu membuat kelompok yang selama ini kontra terhadap pemerintah berhenti menyampaikan tuntutan. 

Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Disahkan 15 Desember 2026 meski Ada Penolakan
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Komisi III DPR menyetujui 11 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc MA setelah menjalani fit and proper test selama dua hari.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
14 Calon Hakim Lolos Fit and Proper Test, Komisi III DPR Beri Persetujuan
Indonesia
Uji Kelayakan di DPR, Calon Hakim Agung Nurnaningsih Usulkan Peradilan Khusus Agraria untuk Sengketa Tanah
Calon Hakim Agung Nurnaningsih mengusulkan pembentukan peradilan khusus agraria untuk menangani sengketa pertanahan yang dinilai belum memberi kepastian hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
Uji Kelayakan di DPR, Calon Hakim Agung Nurnaningsih Usulkan Peradilan Khusus Agraria untuk Sengketa Tanah
Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Komisi III DPR menyoroti temuan ratusan senjata di sekolah Jakarta Selatan. DPR meminta adanya evaluasi pengamanan.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Ratusan Senjata Ditemukan di Sekolah Jaksel, Komisi III DPR Minta Sistem Keamanan Dievaluasi
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Bagikan