LKPP RI Gaet Pertamina, Jadi BUMN Pertama yang Gunakan E-Katalog

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 01 Oktober 2023
LKPP RI Gaet Pertamina, Jadi BUMN Pertama yang Gunakan E-Katalog

Penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan dan implementasi E-Katalog antara Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi dengan Direktur Utama PT. Pertamina (persero), Nicke Widyawati. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) berhasil membuat lompatan besar dalam pengembangan sistem E-Katalog dengan mulai melibatkan BUMN.

Hal ini menjadi terobosan baru setelah sebelumnya sistem E-Katalog hanya berfokus pada aktivitas pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

Baca Juga:

KPK Sebut Eks Bos Pertamina Karen Agustiawan Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun

Adapun PT. Pertamina (persero) pun menjadi BUMN pertama yang telah resmi siap menggunakan sistem E-Katalog dalam aktivitas pengadaannya. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan dan implementasi E-Katalog antara Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi dengan Direktur Utama PT. Pertamina (persero), Nicke Widyawati, kemarin.

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyebutkan bahwa Pertamina dapat memicu BUMN lainnya dalam implementasi E-Katalog.

"Selama ini kami (LKPP RI) memang baru menyentuh APBN dan APBD. Artinya dengan Pertamina hari ini menjadi BUMN yang pertama dan pionir (menggunakan E-Katalog) mudah-mudahan bisa menjadi role model," tegas Kepala LKPP RI yang akrab disapa Mas Hendi, di Jakarta, Sabtu (30/9).

Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan jika hari ini lembaga yang dipimpinnya juga sedang menyelesaikan RUU PBJ Publik, dimana di dalamnya melibatkan BUMN.

"Ini penting karena dengan sistem E-Katalog ini pengadaan bisa lebih cepat, transparan, efektif, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri juga meningkatkan keterlibatan pelaku UMK Koperasi," terangnya.

Di sisi lain, dalam kesempatannya Hendi juga mengapresiasi peran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Baca Juga:

Eks Bos Pertamina Karen Agustiawan Penuhi Panggilan KPK

"Bu Dirut, perjalanan menuju hari ini sebenarnya bisa dibilang tidak mudah juga, tapi Pak Ahok terus menyemangati agar kita bersama dalam melewati hambatan - hambatan yang ada. Untuk itu saya ucapkan terima kasih," pungkas Hendi.

Sementara itu, Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT. Pertamina (persero) menyampaikan apresiasi kepada Hendi dan Ahok selalu komisaris utama yang telah menginisiasi implementasi E-Katalog di Pertamina.

"Terima kasih karena telah membawa Pertamina ke level yang lebih baik, dalam hal efisiensi, governance, dan keterbukaan," sebut Nicke.

Nicke menegaskan bahwa E-Katalog akan diimplementasikan oleh Pertamina grup beserta seluruh anak perusahaannya.

"Pengadaan di Pertamina porsinya sangat besar. Pak, tahun lalu revenue kita 1.200 triliun rupiah, angka ini besar, apalagi kalau kita bicara Opex (biaya operasional) dan Capex (belanja modal)," tekan Dirut Pertamina tersebut.

Adapun selain Hendi dan Nicke, penandatanganan nota kesepahaman tersebut juga disaksikan langsung oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu Komisaris Utama PT. Pertamina Persero juga sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 LKPP RI. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Dahlan Iskan Terkait Kasus LNG Pertamina

#Pertamina #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina Gabungkan Anak Usaha Sektor Hilir, Penyaluran BBM Diklaim Bakal Efisien
Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Pertamina.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
 Pertamina Gabungkan Anak Usaha Sektor Hilir, Penyaluran BBM Diklaim Bakal Efisien
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Bukan Omon-Omon, Presiden Prabowo Ancam Bos BUMN yang Bikin Rugi Negara akan Ditangkap Kejaksaan
Para pemimpin BUMN yang ketahuan melakukan akal-akalan akan ditangkap.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Bukan Omon-Omon, Presiden Prabowo Ancam Bos BUMN yang Bikin Rugi Negara akan Ditangkap Kejaksaan
Indonesia
Prabowo Ultimatum Eks Pimpinan BUMN, Siap-siap Dipanggil Kejaksaan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengultimatum eks pimpinan BUMN yang tak bertanggung jawab. Ia mengancam akan dipanggil Kejaksaan.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Ultimatum Eks Pimpinan BUMN, Siap-siap Dipanggil Kejaksaan
Dunia
Danantara Tegaskan Pembelian Saham BEI tidak Otomatis Jadi BUMN
Perubahan status demutualisasi BEI juga tidak akan menimbulkan konflik kepentingan.
Wisnu Cipto - Senin, 02 Februari 2026
Danantara Tegaskan Pembelian Saham BEI tidak Otomatis Jadi BUMN
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Update Harga BBM 1 Februari: Pertamina, BP, Shell, dan Vivo Kompak Turun
Sementara itu, bagi masyarakat pengguna bahan bakar subsidi, pemerintah tetap mempertahankan harga pada level lama
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Update Harga BBM 1 Februari: Pertamina, BP, Shell, dan Vivo Kompak Turun
Indonesia
Ambil Alih Tambang Martabe, Perminas Bakal Kuasai Komoditas Mineral Kritis
Pemerintah telah mengantongi daftar tambang mana saja yang akan masuk ke Perminas
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Ambil Alih Tambang Martabe, Perminas Bakal Kuasai Komoditas Mineral Kritis
Indonesia
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Anggota Komisi XII DPR, Rico Alviano, mendesak penegakan hukum untuk mafia migas. Hal itu terungkap setelah ditemukan pelangsiran BBM.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Bagikan