LKPP RI Gaet Pertamina, Jadi BUMN Pertama yang Gunakan E-Katalog

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 01 Oktober 2023
LKPP RI Gaet Pertamina, Jadi BUMN Pertama yang Gunakan E-Katalog

Penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan dan implementasi E-Katalog antara Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi dengan Direktur Utama PT. Pertamina (persero), Nicke Widyawati. (Foto: MP/Ponco)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) berhasil membuat lompatan besar dalam pengembangan sistem E-Katalog dengan mulai melibatkan BUMN.

Hal ini menjadi terobosan baru setelah sebelumnya sistem E-Katalog hanya berfokus pada aktivitas pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

Baca Juga:

KPK Sebut Eks Bos Pertamina Karen Agustiawan Rugikan Negara Rp 2,1 Triliun

Adapun PT. Pertamina (persero) pun menjadi BUMN pertama yang telah resmi siap menggunakan sistem E-Katalog dalam aktivitas pengadaannya. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait pengembangan dan implementasi E-Katalog antara Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi dengan Direktur Utama PT. Pertamina (persero), Nicke Widyawati, kemarin.

Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyebutkan bahwa Pertamina dapat memicu BUMN lainnya dalam implementasi E-Katalog.

"Selama ini kami (LKPP RI) memang baru menyentuh APBN dan APBD. Artinya dengan Pertamina hari ini menjadi BUMN yang pertama dan pionir (menggunakan E-Katalog) mudah-mudahan bisa menjadi role model," tegas Kepala LKPP RI yang akrab disapa Mas Hendi, di Jakarta, Sabtu (30/9).

Lebih lanjut, Hendi mengungkapkan jika hari ini lembaga yang dipimpinnya juga sedang menyelesaikan RUU PBJ Publik, dimana di dalamnya melibatkan BUMN.

"Ini penting karena dengan sistem E-Katalog ini pengadaan bisa lebih cepat, transparan, efektif, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri juga meningkatkan keterlibatan pelaku UMK Koperasi," terangnya.

Di sisi lain, dalam kesempatannya Hendi juga mengapresiasi peran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Baca Juga:

Eks Bos Pertamina Karen Agustiawan Penuhi Panggilan KPK

"Bu Dirut, perjalanan menuju hari ini sebenarnya bisa dibilang tidak mudah juga, tapi Pak Ahok terus menyemangati agar kita bersama dalam melewati hambatan - hambatan yang ada. Untuk itu saya ucapkan terima kasih," pungkas Hendi.

Sementara itu, Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT. Pertamina (persero) menyampaikan apresiasi kepada Hendi dan Ahok selalu komisaris utama yang telah menginisiasi implementasi E-Katalog di Pertamina.

"Terima kasih karena telah membawa Pertamina ke level yang lebih baik, dalam hal efisiensi, governance, dan keterbukaan," sebut Nicke.

Nicke menegaskan bahwa E-Katalog akan diimplementasikan oleh Pertamina grup beserta seluruh anak perusahaannya.

"Pengadaan di Pertamina porsinya sangat besar. Pak, tahun lalu revenue kita 1.200 triliun rupiah, angka ini besar, apalagi kalau kita bicara Opex (biaya operasional) dan Capex (belanja modal)," tekan Dirut Pertamina tersebut.

Adapun selain Hendi dan Nicke, penandatanganan nota kesepahaman tersebut juga disaksikan langsung oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu Komisaris Utama PT. Pertamina Persero juga sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 LKPP RI. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Dahlan Iskan Terkait Kasus LNG Pertamina

#Pertamina #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Alasan Pertamina Kaji Penggabungan Pelita Air dan Garuda Indonesia
Selain Pelita Air, Pertamina juga berencana melakukan konsolidasi serupa pada sektor lain
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Alasan Pertamina Kaji Penggabungan Pelita Air dan Garuda Indonesia
Indonesia
BBM di SPBU Merek Asing Langka, Pertamina Bantah Lakukan Monopoli
kuota impor BBM yang didapatkan Pertamina dan masing-masing SPBU swasta sudah disesuaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta BPH Migas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
BBM di SPBU Merek Asing Langka, Pertamina Bantah Lakukan Monopoli
Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK telah memeriksa sejumlah petinggi dari PT Telkom dan PT Pertamina dalam kasus digitalisasi SPBU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Bagikan