Lieus Sungkharisma Dukung Ahok Jadi Bos BUMN


Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma. Foto: MP/Kanugraha
MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pejabat di salah satu BUMN.
Kabar masuknya Ahok di BUMN diperkuat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut saat ini Ahok sedang mengikuti seleksi untuk mendapatkan posisi di salah satu perusahaan plat merah.
Baca Juga
Penolakan Ahok sebagai Bos BUMN Dianggap Merusak Citra Negara
Menanggapi hal itu, koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma menilai, tidak ada yang salah jika Ahok diangkat menjadi pejabat BUMN.
“Tak apa-apa juga kalau Ahok diangkat jadi komisaris di Pertamina maupun PLN. Itu hak pak Jokowi selaku presiden. Jangankan komisaris, jadi direktur pun boleh-boleh saja," kata Lieus dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11).

Menurutnya, kasus penistaan agama yang pernah menjerat Ahok juga tidak bisa dijadikan dasar untuk menghalangi mantan Bupati Belitung Timur itu menjadi pejabat BUMN.
"Toh sebagai orang yang pernah dinyatakan bersalah, Ahok sudah di hukum untuk kesalahannya di masa lalu itu. Statusnya sebagai orang yang pernah dihukum tidaklah mematikan haknya untuk jadi pejabat di BUMN," ujarnya.
"Lagi pula siapa tauh hukuman yang dijalaninya dulu membuat Ahok sudah berubah. Dia jadi tidak lagi emosional dan tidak lagi bicara kasar,” sambung eks juru kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 itu.
Baca Juga
Bakal Jadi Bos BUMN Tapi Berstatus Kader PDIP, Mardani Sentil Ahok Soal Kepatutan
Lieus mengatakan, apapun yang pernah terjadi di masa lalu seseorang, pada intinya setiap warga negara berhak bahkan berkewajiban untuk bersumbangsih pada negara.
“Jadi, terlepas dari hukuman yang pernah diterimanya, Ahok tetaplah warga negara yang memiliki hak untuk berkontribusi pada bangsa dan negara ini,” ucap dia.
Menurut dia, tidak ada alasan bagi bangsa ini untuk terus menerus memendam kebencian pada seseorang. Apalagi Ahok telah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat akan hukum.
“Sekali lagi, bahwa Ahok pernah dinyatakan bersalah, toh dia sudah menerima hukumannya. Siapa sih diantara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Hanya saja kadang kesalahan kita berbeda-beda, Lagi pula, tidak ada jaminan pejabat yang gak pernah dihukum, tidak akan melakukan kesalahan,” jelas Lieus.

Lebih lanjut, Lieus berharap jika nanti Ahok benar-benar ditunjuk presiden Jokowi menjadi salah satu pejabat di BUMN, apakah sebagai komisaris atau direktur di Pertamina maupun PLN, Ahok bisa benar-benar menjalankan amanah itu dengan baik dan tidak lagi bersikap arogan.
Baca Juga
“Tegas dan kritis itu boleh. Tapi bersikap kasar dan merendahkan orang lain jangan lagi terulang,” pungkas Koordinator Forum Rakyat itu.
Sebelumnya, kabar Ahok akan memimpin salah satu BUMN ini beredar setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu
menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11) kemarin. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man

Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan

Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional

[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
![[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina](https://img.merahputih.com/media/ae/a4/e7/aea4e7c3ad726339e616e8f2ad00d00f_182x135.jpeg)
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail

Kembali Diperiksa Bareskrim, Ahok: Tambahan BAP

Pramono Pertimbangkan Usulan Ahok Soal Insentif Voucher Belanja untuk Peningkatan Pengguna Transportasi Umum

DPRD DKI Usul Pembentukan BUMD Parkir, Ahok: Harus Berbasis Digital dan Cashless agar Tercatat

Mantan Komisaris Utama Pertamina Ahok Diperiksa Sebagai Saksi Korupsi Pertamina di Kejagung

Ahok Bawa Data Penting ke Kejaksaan Agung Saat Diperiksa Terkait Kasus Pertamina
