Penolakan Ahok sebagai Bos BUMN Dianggap Merusak Citra Negara

MerahPutih.com - Direktur Indo Polling Network Wempy Hadir mengkritik sikap Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diangkat menjadi pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, jika alasan ingin melakukan protes karena Ahok pernah tersandung kasus penistaan agama, maka hal itu salah kaprah. Karena dalam aturan yang ada, larangan menjabat hanya untuk orang yang pernah tersangkut kasus pidana merugikan negara dan pelanggaran berat. Sementara, Ahok merupakan pelanggaran hukum yang tak menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga

Bakal Jadi Bos BUMN Tapi Berstatus Kader PDIP, Mardani Sentil Ahok Soal Kepatutan

"Apa dasar mereka melakukan protes? Sangat berlebihan dan tak masuk di logika, tidak rasional," kata Wempy kepada wartawan, Jumat (15/11).

Menurut Wempy, aksi protes PA 212 hanya akan mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasionalis, serta bisa berdampak luas ke sektor lainnya.

"Ini menimbulkan kestabilan politik nasional, bisa mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi investasi, mempengaruhi citra Indonesia di mata luar," ungkapnya.

Baca Juga

Tunjuk Ahok Jadi Bos BUMN, PA 212 Singgung Jokowi Tak Peka Umat Islam

Karenanya, ia berharap aparat keamanan segera mengambil tindakan sebelum PA 212 melakukan aksinya yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Negara, disebutnya, tidak boleh diam terhadap gerakan kelompok 212.

"Oleh karena itu saya kira pihak keamanan, intelijen itu harus bergerak dari awal sebelum membesar. Karena semakin dibiarkan orang-orang ini maka mereka semakin menjadi. Harus diputus mata rantainya. Jadi tidak boleh kompromi dengan parasit-parasit negara itu," jelasnya.

Bahkan, Wempy meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk turun tangan dan segera mengambil tindakan meredam manuver kelompok yang menolak Ahok.

Baca Juga

Waspadai Upaya Menggagalkan Ahok sebagai Petinggi BUMN

"Kalau mereka dibiarkan akan semakin menjadi. Oleh karena itu instrumen negara, paling penting Menteri Pertahanan, Menko Polhukan mestinya lebih tegas, tidak bisa lagi kompromi seperti sebelum-sebelumnya," pungkas Wempy.

Sebelumnya, PA 212 menyatakan penolakan terhadap Ahok yang akan memimpin salah satu BUMN ini beredar. Bahkan, mereka tak segan menggelar aksi karena tak terima mantan pelaku penistaan agama itu menduduki kursi bos perusahaan plat merah. (Knu)