Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan

Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (MP/Asropih).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyambangi Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/8).

Kunjungan ini untuk bertemu Gubernur Pramono Anung dengan agenda membahas berbagai topik. Salah satu bocorannya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Kita ngomong banyak hal lah. Termasuk soal PBB," kata Ahok.

Ketua DPP PDI Perjuangan menyinggung polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya. Ia menegaskan, prinsip utama PBB tidak boleh melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Ia mengingatkan, kebijakan menaikkan PBB pada masa pemerintahannya dilakukan karena adanya ketimpangan antara harga jual tanah dengan NJOP.

"Jadi dulu kita naikkan karena harga jual sama NJOP itu terlalu jomplang jauh. Lalu kita sesuaikan. Kalau sekarang kan banyak sekali tanah-tanah dijual, harga NJOP ini kadang nggak laku," ucapnya.

Karena itu, Ahok menilai evaluasi perlu dilakukan agar beban masyarakat tetap proporsional. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya penurunan PBB di beberapa wilayah tertentu.

"Makanya tahun depan mungkin harus dievaluasi. Mungkin ada beberapa bagian tanah yang harus diturunkan PBB-nya. Ya kan? Terus kita juga mesti lihat," imbuhnya.

Ahok memberi contoh kondisi di sejumlah kampung di Jakarta yang memiliki harga jual tinggi, namun NJOP-nya masih rendah. Menurutnya, skema penyesuaian tetap bisa dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil.

"Misalnya contoh di beberapa daerah kampung memang harga jualnya tinggi, NJOP-nya masih kecil. Itu bisa disesuaikan nggak? Bisa, tapi ya kasih gratis gitu. Ya kita jual kan dari 1 sampai 2 miliar gratis. Nah itu harus dilakukan," tegasnya.

Ahok mengatakan pembahasan soal PBB ini juga sudah ia sampaikan langsung kepada Pramono. Ia bahkan mendorong agar hal tersebut bisa diteruskan ke Presiden.

"Nah itu kita diskusi soal PBB lah. Nah itu disampaikan juga kepada Pak Gubernur. Mungkin Pak Gubernur bisa disampaikan kepada Pak Presiden juga. Kan dekat kan?" pungkasnya. (Asp)

#Basuki Tjahaja Purnama #Gubernur DKI Jakarta #Pramono Anung #Pajak Bumi Dan Bangunan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Calo dan Penipuan, Penjualan Tiket Planetarium Bakal Diperketat
Penjualan tiket Planetarium kini akan diperketat. Hal itu menanggapi adanya isu calo tiket masuk Planetarium Jakarta.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
Cegah Calo dan Penipuan, Penjualan Tiket Planetarium Bakal Diperketat
Indonesia
Tanpa Kembang Api, Malam Tahun Baru Jakarta Diisi Doa dan Pesan Kemanusiaan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan perayaan malam tahun baru digelar sederhana tanpa kembang api dan diawali doa lintas agama.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Desember 2025
Tanpa Kembang Api, Malam Tahun Baru Jakarta Diisi Doa dan Pesan Kemanusiaan
Indonesia
Pemutihan Ijazah DKI Tahap V Rampung, 2.753 Siswa Terima Bantuan
Pemprov Jakarta menuntaskan 6.050 ijazah tertahan sepanjang 2025 lewat program pemutihan dengan anggaran Rp 14,9 miliar. Tahap V diserahkan kepada 2.753 siswa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Desember 2025
Pemutihan Ijazah DKI Tahap V Rampung, 2.753 Siswa Terima Bantuan
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Tiket Planetarium Cepat Habis, Pramono Bakal Tambah Sistem Penjualan On the Spot
Tiket masuk Planetarium kini cepat habis. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan mengubah sistem penjualan secara on the spot (OTS).
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tiket Planetarium Cepat Habis, Pramono Bakal Tambah Sistem Penjualan On the Spot
Indonesia
Pemprov Jakarta Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Berbagai Daerah, Termasuk ke Bekasi
Jenis kendaraan yang dihibahkan antara lain dua unit mobil berkapasitas 10.000 liter, delapan unit berkapasitas 4.000 liter dan empat unit berkapasitas 2.500 liter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Pemprov Jakarta Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Berbagai Daerah, Termasuk ke Bekasi
Indonesia
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun akibat penurunan dana transfer dari pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
APBD Jakarta 2026 Rp 81,32 Triliun, Masih Fokus Masalah Banjir hingga Kemacetan
Indonesia
Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 Triliun untuk Penanganan Banjir
Penanganan banjir yang reaktif tidak lagi relevan untuk Jakarta yang menghadapi tantangan banjir dan rob secara rutin.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 Triliun untuk Penanganan Banjir
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Resmi Naik 6,17 Persen, Tembus Rp 5,72 Juta
UMP Jakarta 2026 kini naik sebesar 6,17 persen, yakni menjadi Rp 5.729.876. Hal itu disepakati Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Resmi Naik 6,17 Persen, Tembus Rp 5,72 Juta
Indonesia
Pramono Beri 'Lampu Hijau' Tender Proyek Jakarta Dimulai Lebih Awal, Biar Enggak Numpuk di Akhir Tahun
Gubernur menekankan bahwa fenomena kesibukan kantor hanya untuk menghabiskan sisa anggaran di bulan Desember harus segera diakhiri
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Pramono Beri 'Lampu Hijau' Tender Proyek Jakarta Dimulai Lebih Awal, Biar Enggak Numpuk di Akhir Tahun
Bagikan