Legislator PKS: Keamanan Siber di Indonesia Mengkhawatirkan

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti mraknya kebocoran data yang dialami lembaga pemerintah, seperti, KPU, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Polri, serta Bank Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menegaskan, kasus kebocoran data ini menunjukkan kondisi keamanan siber di Indonesia sudah pada tingkatan sangat mengkhawatirkan.

Baca Juga

Datangi Kejagung, Panglima TNI Dukung Pengusutan Proyek Satelit Kemenhan

"Mengingat sudah banyak ahli keamanan siber di Indonesia selama ini memberikan kritik dan masukan bahwa infrastruktur keamanan siber di lembaga pemerintah buruk, bahkan mudah dibobol oleh hacker pemula," kata Sukamta dalam keterangannya, Sabtu (22/1).

Jika bicara infrastruktur, kata Sukamta, berarti menyangkut regulasi, perangkat keras, perangkat lunak, serta ketersediaan SDM. Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyesalkan lambatnya respons pemerintah dalam mengatasi kebocoran data. Mengingat banyak di antara kasus kebocoran data seakan dibiarkan tanpa jelas upaya tindak lanjutnya.

"Pemerintah ini mungkin kebingungan mau mengambil langkah hukum terkait kebocoran data, karena belum ada UU Perlindungan Data Pribadi. Kita di DPR sudah mendesak berulang kali untuk segera diselesaikan RUU PDP, sudah 5 masa sidang RUU ini dibahas, tapi pihak pemerintah masih tarik ulur dalam beberapa pasal," jelas dia.

Sukamta mengatakan, apabila pemerintah punya kemauan, RUU PDP bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 40 hari. Padahal jika ditinjau dari tingkat kemendesakannya, persoalan perlindungan data pribadi ini lebih serius dibanding IKN.

"Sudah ratusan juta data warga yang bocor tanpa jelas juntrungnya," imbuhnya.

Baca Juga

Tiga Langkah Atasi Dugaan Kebocoran Data Pasien COVID-19 Versi Gus Muhaimin

Anggota DPR asal Yogyakarta ini berharap meski belum ada UU PDP, pemerintah harus segera benahi infrastuktur keamana sibernya, mengingat masyarakat sudah mempercayakan data pribadinya di server-server lembaga pemerintah.

Di luar soal regulasi, kata Sukamta, pemerintah bisa segera benahi sistem proteksi, pembaharuan aplikasi, enkripsi data, backup data hingga tata kelola sdm pengelola keamanan siber.

Politikus Partai Dakwah ini meyakini BSSN sudah punya catatan apa saja yang harus segera diatasi. Selain itu, banyak ahli IT dan keamanan siber di Indonesia yang juga bisa diajak berkolaborasi.

"Semoga kasus kebocoran data BI ini yang terakhir. Jangan sampai masyarakat dipaksa gunakan aplikasi milik pemerintah tanpa penjelasan dan jaminan keamanan," tutup Sukamta. (Pon)

Baca Juga

Kejagung Incar Dugaan Mark Up Sewa hingga Manipulasi Data Pesawat Garuda