Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi membuka penyelidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Garuda Indonesia. Dasar penyelidikan merujuk Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-25/F.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021.
Kejagung menduga terdapat mark up dalam penyewaan pesawat Garuda Indonesia yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan waktu perjanjian tahun 2013 sampai dengan saat ini.
Baca Juga:
DPR Bakal Lakukan Langkah Penyelamatan Garuda Indonesia
"Termasuk dugaan manipulasi data dalam laporan penggunaan bahan bakar pesawat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (12/1).
Leonard menjelaskan, berdasarkan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) tahun 2009-2014 terdapat rencana kegiatan pengadaan penambahan armada sebanyak 64 pesawat. Sedianya akan dilaksanakan oleh PT Garuda Indonesia baik dengan menggunakan skema pembelian (financial lease) dan sewa (operation lease buy back) melalui pihak lessor.
Sumber dana yang digunakan dalam rencana penambahan jumlah armada tersebut dengan menggunakan Lessor Agreement, yakni pihak ketiga akan menyediakan dana. Selanjutnya PT Garuda Indonesia akan membayar kepada pihak lessor dengan cara pembayaran secara bertahap dengan memperhitungkan waktu pengiriman terhadap inflasi.
Selanjutnya, atas RJPP tersebut direalisasikan pengadaan pesawat, di antaranya ATR 72-600 sebanyak 50 unit pesawat, dengan rincian pembelian lima unit dan sewa 45 unit. Pesawat CRJ 1000 sebanyak 18 unit, dengan pembalian enam dan penyewaan 12. Bussiness plan procedure dalam pengadaan atau sewa pesawat di PT Garuda Indonesia adalah direktur utama.
"Ia akan membentuk tim pengadaan sewa pesawat/tim gabungan yang melibatkan personal dari beberapa direktorat di antaranya teknis, niaga, operasional dan layanan/niaga yang akan melakukan kajian dan dituangkan dalam bentuk paper hasil kajian," papar Leonard.
Baca Juga:
Menurut Leonard, Feasibility study (FS) pengadaan dan penyewaan pesawat itu disusun tim atas masukan direktorat terkait. Masukan ini mengacu pada bisnis plan setelah dibahas dalam pembahasan anggaran harus inline dengan perencanaan armada dengan alasan feasibility/riset/kajian/tren pasar/habit penumpang yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Atas pengadaan atau sewa pesawat tersebut diduga telah terjadi peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntung pihak Lessor," tutup petinggi Kejagung itu.
Proses penyelidikan yang dilakukan Kejagung saat ini diyakini bakal bertambah kuat. Apalagi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga telah menyerahkan laporan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia ke Kejagung pada Selasa (11/1) kemarin. (Knu)
Baca Juga:
KPK Persilakan Publik Lapor Dugaan Korupsi di PT Garuda Indonesia
