Legislator Minta BPOM Rutin Rilis Daftar Obat Ilegal

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 06 Juli 2023
Legislator Minta BPOM Rutin Rilis Daftar Obat Ilegal

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Munchen/nr

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan masih adanya sejumlah obat tradisional ilegal yang dijual bebas di pasaran.

Adapun obat yang dijual tanpa ijin edar tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi organ tubuh, terutama ginjal dan hati.

Baca Juga

Obat Tradisional Berbahaya Beredar, Anggota DPR Minta BPOM Gencar Sosialisasi

Menanggapi kasus tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai BPOM telah melakukan langkah tepat ketika memutuskan untuk merilis nama-nama obat tradisional ilegal yang berbahaya bagi organ tubuh.

Sebab, kata Handoyo, BPOM sebagai lembaga pengawas memang seharusnya mengungkapkan ke publik soal daftar obat tradisional ilegal.

Selain itu, dia juga meminta BPOM untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kandungan berbahaya di dalam obat ilegal tersebut.

“BPOM memang harus memberi peringatan kepada masyarakat tentang obat-obat tradisional yang ilegal kepada masyarakat dengan cara menyampaikan rilis daftar obat ilegal secara periodik,” kata Handoyo dalam keterangannya, Kamis, (6/7).

Handoyo menuturkan, banyak produk makanan atau minuman seperti jamu maupun kosmetik ilegal yang mencantumkan lebel BPOM beserta ijin edarnya. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata label dan izin edar tersebut palsu.

“Artinya, izin BPOM tersebut palsu, namun masyarakat banyak yang tidak mengerti. Karena melihat ada ijin BPOM merasa itu aman padahal itu palsu. Produk palsu yang berbahaya seperti ini banyak beredar di masyarakat,” ujar Handoyo.

Baca Juga

Bareskrim Kembali Periksa BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal

Handoyo meminta BPOM untuk menyampaikan sosialisasi secara gencar untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat palsu tersebut.

“Kita harus waspada dan edukasi adalah kata kuncinya,” ujarnya.

Lebih lanjut Handoyo juga mendorong pemerintah pusat dan daerah beserta jajaran di tingkat paling bawah seperti kelurahan, RT dan RW untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat.

Karena, kata dia, upaya melindungi masyarakat dari bahaya obat ilegal tidak cukup hanya mengandalkan informasi dari BPOM.

"Masyarakat harus diedukasi bagaimana cara memilih jamu yang sehat, bagaimana memilih bahan makanan yang sehat, bagaimana bisa membedakan obat yang legal dan tidak legal,” kata Politkus PDIP tersebut.

Tak hanya itu, Handoyo juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku yang menjadi produsen obat palsu. Sebab, selama ini penindakan atas kasus obat ilegal belum memberikan efek jera lantaran hukumannya masih sangat ringan.

“Saya kira salah satu solusinya adalah penindakan yang keras dan dengan efek jera,” ujarnya.

Handoyo menambahkan, banyak produk yang beredar di pasaran tidak jelas siapa produsennya, sehingga membuat samar-samar pihak yang harus bertanggung jawab.

“Ada nama perusahaannya. Ada alamatnya. Tapi setelah di cek tempatnya tidak ada. Begitulah, namanya juga ilegal. Karena itu ke depan kita mendorong agar BPOM dan aparat kepolisian lebih bersinergi mengungkap kasus obat ilegal yang berbahaya ini," tutur Handoyo.

Sebelumnya, BPOM merilis daftar obat tradisional ilegal beredar yang berbahaya bagi organ tubuh. Sepanjang 2022 saja, ada 777 kasus obat tradisional yang tidak memiliki izin edar hingga mengandung bahan kimia obat (BKO). (Pon)

Baca Juga

BPOM Tindak Pabrik Kosmetik Ilegal di Jakarta Utara

#Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) #BPOM #Obat Ilegal #Komisi IX
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
BPOM memuji SPPG Polri yang menerapkan standar keamanan pangan berkualitas tinggi. Makanan anak diuji layaknya hidangan VIP.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
Indonesia
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
BPOM mengapresiasi SPPG Polri saat melakukan kunjungan dan pengecekan. SPPG itu menerapkan standar keamanan pangan yang baik.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
Indonesia
Diduga Mengandung Toksin, BPOM Minta Nestle Tarik Susu Formula Bayi S-26 Promil Gold
BPOM meminta Nestle untuk menarik susu formula bayi S-26 Promil Gold pHPro 1 dari peredaran. Hal itu dikarenakan adanya dugaan pencemaran toksin.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Diduga Mengandung Toksin, BPOM Minta Nestle Tarik Susu Formula Bayi S-26 Promil Gold
Indonesia
BPOM Larang Nestlé Distribusikan Susu Formula Bayi S-26 Promil Gold
Larangan diberlakukan sebagai respons atas notifikasi dari European Union Rapid Alert System for Food and Feed terkait potensi cemaran toksin cereulide.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
BPOM Larang Nestlé Distribusikan Susu Formula Bayi S-26 Promil Gold
Indonesia
Iklan Digital Kosmetik Vulgar Jadi Incaran BPOM, Termasuk di Marketplace
Tidak boleh lagi ada promosi kosmetik yang melanggar norma susila, dengan disertai berbagai klaim yang dinilai menyesatkan yang terlalu vulgar.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
Iklan Digital Kosmetik Vulgar Jadi Incaran BPOM, Termasuk di Marketplace
Indonesia
Kaum Pria Hati-Hati! Ini 13 Kosmetik dengan Klaim Menyesat Terkait Alat Vital
Temuan ini berasal dari hasil pemantauan BPOM sepanjang 2025 di berbagai platform digital, mulai dari marketplace hingga media sosial.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Desember 2025
Kaum Pria Hati-Hati! Ini 13 Kosmetik dengan Klaim Menyesat Terkait Alat Vital
Berita Foto
BPOM Pamerkan Hasil Sitaan Obat Ilegal hingga Viagra Senilai Rp2,74 Miliar di Jakarta
Kepala BPOM Taruna Ikrar menunjukan hasil sitaan obat farmasi ilegal saat konferensi pers di gedung kantor BPOM, Jakarta Timur, Kamis, (13/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 13 November 2025
BPOM Pamerkan Hasil Sitaan Obat Ilegal hingga Viagra Senilai Rp2,74 Miliar di Jakarta
Indonesia
IHW Desak BPOM dan BPJPH Audit Aqua Terait Dugaan Penggunaan Air Sumur
IHW mendorong BPOM dan BPJPH melakukan audit menyeluruh terhadap fasilitas produksi dan sumber air yang digunakan oleh Aqua.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
IHW Desak BPOM dan BPJPH Audit Aqua Terait Dugaan Penggunaan Air Sumur
Indonesia
Pemutihan Tunggakan BPJS Harus Berkeadilan, Terverifikasi, dan Bebas dari Fraud
Tunggakan senilai lebih dari Rp 10 triliun berasal dari peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang belum membayar iuran secara rutin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Pemutihan Tunggakan BPJS Harus Berkeadilan, Terverifikasi, dan Bebas dari Fraud
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Bagikan