Legislator Ini Ungkap Kelemahan Fatal KUHAP yang Bikin Geleng-Geleng Kepala!
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, menegaskan pentingnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar relevan dengan dinamika zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan memastikan perlindungan hukum yang komprehensif.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III yang melibatkan akademisi Program Pascasarjana Universitas Borobudur dan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. RDPU ini bertujuan menyerap berbagai masukan untuk revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP.
"KUHAP telah berlaku sejak tahun 1981. Seiring waktu, banyak kelemahan terungkap, khususnya terkait alat bukti dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, kami terus menerima masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakannya," ujar Safaruddin dalam keterangannya, Kamis (19/6).
Baca juga:
Rapat Panja Revisi KUHAP Segera Digelar, Komisi III Masih Mendengar Masukan Elemen Masyarakat
Safaruddin juga menyoroti perlunya revitalisasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang kini diharapkan melibatkan unsur advokat dan akademisi. Ia berharap revisi KUHAP mampu melahirkan regulasi yang lebih responsif dan berpihak pada keadilan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya mengikis ego sektoral di antara para penegak hukum. Safaruddin mendorong sinergi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim demi terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil dan seimbang.
Baca juga:
Impunitas Advokat Masuk KUHAP Biar Tidak Ada Lagi Terdakwa Lolos Pengacara Masuk PenjaraAnggota DPR RI Ungkap Kelemahan Fatal KUHAP yang Bikin Geleng-Geleng Kepala!
"Diharapkan ada sinergitas antara aparat penegak hukum, sehingga masyarakat yang didampingi advokat juga memperoleh perlindungan yang seimbang," jelasnya.
Menutup pernyataannya, Safaruddin menginformasikan bahwa proses revisi KUHAP masih dalam tahap pengumpulan aspirasi dari beragam elemen masyarakat. "Ini masih dalam tahap penyaringan berbagai masukan. Semoga nanti hasilnya benar-benar bisa menyempurnakan KUHAP," pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis