Legislator Heran Pendapatan Negara Naik Masyarakat Miskin Malah Bertambah

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 17 Januari 2023
Legislator Heran Pendapatan Negara Naik Masyarakat Miskin Malah Bertambah

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo. Foto: Dok/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut pendapatan negara tumbuh 30,5 persen atau mencapai Rp2.626,4 triliun di tahun 2022, patut dipertanyakan.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengaku heran dengan klaim pemerintah tersebut.

Baca Juga

DPR RI Dorong Polri Berantas Oknum Polisi Tidak Profesional

Pasalnya, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57 persen. Angka itu setara dengan jumlah penduduk miskin 26,36 juta orang.

“Pendapatan negara tahun 2022 meningkat 30,5 persen mencapai Rp2.626,4 triliun. Tapi jumlah masyarakat miskin malah meningkat 200.000 orang dalam 6 bulan terakhir,” kata Sartono kepada wartawan, Selasa (17/1).

Sartono menjelaskan, tingkat kemiskinan Indonesia yang naik pada September 2022 sebesar 9,57 persen, menunjukan bahwa kondisi perekonomian RI belum sepenuhnya pulih dari efek krisis dan pandemi.

"Sebelum pandemi, angka kemiskinan berkisar 24,79 juta orang. Saat ini masih terdapat tambahan 1,57 juta orang yang menjadi miskin dalam dua tahun terakhir,” ujarnya.

Baca Juga

DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Bentrokan Berdarah di PT GNI

Kepala Departemen Perekonomian Partai Demorkat ini berharap, pemerintah menggunakan anggaran dengan bijak dan tepat sasaran agar dapat mengangkat derajat hidup masyarakat kelas bawah.

“Terlebih lagi penerimaan negara berada di atas target yang ditetapkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sartono juga meminta, agar pemerintah menjalankan program-program pro rakyat ketimbang program-program mercusuar yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Tahun 2023 diperkirakan akan mengalami badai krisis yang berat. Pemerintah hendaknya mempersiapkan jaring pengaman sosial dengan baik untuk mengantisipasi situasi yang dapat dengan cepat berubah,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

DPR Tindak Lanjuti Aspirasi Kades Soal Perpanjangan Masa Jabatan

#DPR RI #Komisi VII DPR #Partai Demokrat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan