Legislator Golkar Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Pengaruhi APBN

MerahPutih.com - Perang Rusia-Ukraina dinilai bisa berimbas pada kenaikan harga Minyak dunia (crude) dan beberapa komoditi migas lainnya. Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin.

Harga minyak mentah acuan dunia melonjak lebih dari 8 persen pada perdagangan Kamis (17/3) waktu AS. Pasar minyak bangkit usai lesu beberapa hari terakhir, ditopang oleh pelemahan stok dalam beberapa pekan ke depan akibat sanksi terhadap Rusia.

Baca Juga:

KPPU Tagih Data Dugaan Mafia Minyak Goreng ke Kemendag

Minyak mentah berjangka Brent meroket 8,79 persen ke posisi US$106,64 per barel, menjadi kenaikan tertinggi sejak pertengahan 2020. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) juga melonjak 8,35 persen menjadi US$102,98 per barel.

"Melonjaknya harga minyak dunia tersebut bisa memicu tekanan terhadap APBN dan anggaran negara, khususnya terkait subsidi energi dan nilai kompensasi produk penugasan (JBKP)," kata Mukhtarudin kepada wartawan, Kamis, (18/3).

Apalagi, lanjut Mukhtarudin, mengingat Indonesia merupakan net-Importir bahan bakar minyak (BBM), maka secara konsolidasi kenaikan harga minyak tidak terlalu memberikan keuntungan secara bisnis hilir.

"Jadi kondisi kenaikan harga minyak dunia bersamaan dengan program pemulihan ekonomi negara, sehingga terjadi kenaikan demand yang cukup signifikan," ujarnya.

Namun, legislator Dapil Kalimantan Tengah ini bilang harga crude dan bahan baku juga mengalami kenaikan sehingga terjadi dilematis untuk mengambil keputusan menaikkan harga.

Baca Juga:

Krisis Minyak Goreng, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Temukan Solusi Konkret

Untuk itu, Mukhtarudin menyampaikan bahwa dengan melihat kondisi masyarakat saat ini memang belum memungkinkan untuk menaikkan harga BBM.

"Mengingat daya beli masyarakat masih rendah dan ditambah lagi dengan naiknya harga-harga komoditas pangan, pasti akan sangat memberatkan masyarakat jika harga BBM dinaikan," kata Mukhtarudin.

Namun jika pemerintah harus menyesuaikan harga solar bersubsidi dan BBM, lanjut Mukhtarudin, maka sebagai antisipasi dampak sosial masyarakat, anggaran kompensasi untuk produk BBM bersubsidi & JBKP yang diberikan kepada Pertamina dapat diubah bentuknya menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu.

"Kemudian perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat bahwa harga minyak saat ini sangat tinggi, sehingga diharapkan agar masyarakat menggunakan BBM dengan bijak dan hemat sesuai keperluannya," ujar Mukhtarudin.

Kendati demikian, anggota Banggar DPR ini mendorong pemerintah untuk memastikan penugasan BBM PSO dan JBKP ke PT Pertamina tidak menimbulkan kerugian bagi pertamina dan mengevaluasi besaran nilai subsidi dan kompensasi.

"Pemerintah perlu mempercepat pembayaran piutang subsidi dan kompensasi periode sebelumnya untuk perbaikan cashflow Pertamina," pungkas Mukhtarudin. (Pon)

Baca Juga:

PPKM Level 2, Pemprov DKI Belum Ada Niatan Gelar PTM 100 Persen