Legislator Golkar Harap Biaya Haji di Bawah Rp 85 Juta

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 26 Januari 2023
Legislator Golkar Harap Biaya Haji di Bawah Rp 85 Juta

Ilustrasi- Seorang petugas membawa jemaah haji kloter pertama memakai kursi roda setibanya di Bandara International Minangkabau (BIM). (ANTARA FOTO/Muhammad Arif Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kennedy Azis berharap biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dapat ditekan hingga mencapai di bawah Rp85 juta per calon anggota jamaah.

"Jadi saya sangat berharap target kami (biaya) haji ini di bawah Rp85 juta," ujar Azis dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Kemenkes, hingga Kemenhub di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Jokowi Heran Rencana Kenaikan Biaya Haji Sudah Jadi Polemik

Azis berharap sejumlah komponen bisa ditekan untuk mengurangi beban biaya haji, salah satunya lewat biaya penerbangan. Ia menargetkan biaya penerbangan bisa di bawah angka Rp 27 juta.

Usulan tersebut, kata dia, untuk mengurangi biaya komponen haji agar para anggota calon jamaah tidak perlu membayar sampai Rp 69 juta.

"Setidak-tidaknya untuk penerbangan di bawah Rp 27 juta. Baru kita make sense, baru kita jalan. Itu harapan kita," kata dia.

Dengan mengurangi biaya penerbangan, dana nilai manfaat yang kelola BPKH juga tidak akan terlalu mendapat beban untuk pembiayaan perjalanan haji. Di samping biaya penerbangan, kata dia, akomodasi dan konsumsi juga dapat ditekan.

"Artinya jangan diharapkan BPKH, artinya bukan juga kontribusi BPKH untuk menomboki ini, tetapi adalah komponen-komponen haji yang kita harus turunkan dulu," kata dia.

Baca Juga:

Anak Haji Lulung Dicopot, Politisi Senior PPP: Ini Kesewenang-wenangan Mardiono

Politisi Partai Golkar itu mengaku banyak mendapat aspirasi dan keluhan dari masyarakat soal melonjaknya biaya haji tahun ini. Mereka mengadu tidak bisa melunasi kekurangan biaya yang diusulkan pemerintah.

John mengatakan tabungan haji awal jamaah ada sekitar Rp 25 juta. Namun usulan Kemenag Bipih 2023 sebesar Rp 69 juta per calon anggota jamaah.

"Kan dalam arti ada Rp 44 juta yang ditambah dari tabungan awal. Kalau berdua kurang lebih Rp 90 juta," kata dia.

Ia pun berharap nantinya bakal ada keputusan terbaik saat penetapan biaya haji 2023 dan masyarakat yang sudah menabung serta masuk antrean tidak pusing untuk pelunasan. (*)

Baca Juga:

DPR Sebut Usulan Kenaikan Biaya Haji Sudah Sesuai Prinsip Kemampuan Jemaah

#Jemaah Haji #Ibadah Haji #Biaya Ibadah Haji #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Visa Haji Ilegal, jangan Pertaruhkan Nyawa demi Berangkat Cepat
Jemaah jalur ilegal dipastikan tidak akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan, perlindungan, maupun fasilitas akomodasi yang layak di Tanah Suci.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR Ingatkan Risiko Visa Haji Ilegal, jangan Pertaruhkan Nyawa demi Berangkat Cepat
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Bagikan