Legislator Golkar Dorong Koperasi sebagai Pelaku Utama Ekonomi Nasional
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menekankan pentingnya peran koperasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional.
Ia menegaskan bahwa koperasi dan UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional yang perlu mendapat perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah.
“Untuk mengejawantahkan visi Presiden, koperasi harus siap menjadi pelaku utama dalam menciptakan swasembada pangan, hilirisasi, revitalisasi KUD, dan simpan pinjam," katanya dalam keterangannta, dikutip Minggu (8/12).
"Data menunjukkan pertumbuhan UMKM cukup baik pada 2024, dengan NPL (Non-Performing Loan) yang sangat rendah, di bawah 1 persen,” sambung legislator Golkar itu.
Baca juga:
DPR Resmi Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK untuk Periode 2024-2029
Politikus Golkar ini juga menekankan perlunya alokasi ekonomi yang adil untuk koperasi dan UMKM agar dapat berperan maksimal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.
“Sebagai pilar ekonomi nasional, koperasi dan UMKM harus diberi keleluasaan, keberpihakan, serta akses ekonomi yang adil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui koperasi dan UMKM,” ujarnya.
Dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak terkait, koperasi diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat