Legislator Gerindra Pertanyakan Efektivitas Hasil Investigasi KNKT

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 15 Juni 2023
Legislator Gerindra Pertanyakan Efektivitas Hasil Investigasi KNKT

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo. (DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mempertanyakan sejauh mana efektivitas hasil rekomendasi dan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai salah satu organ yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menjadi sebuah evaluasi terhadap pelayanan transportasi sehingga dapat menurunkan tren terjadinya kecelakaan utamanya kecelakaan fatalitas tinggi.

Hal itu dipertanyakan Sudewo saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kemenhub dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2023 sampai bulan Mei 2023 serta pembahasan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing Unit Eselon I yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Baca Juga:

DPR Minta KCIC Gandeng KNKT Investigasi Kecelakaan KCJB

“Ada banyak di sini sekitar ada 15 (organ di Setjen Kemenhub) yang ingin saya dalami mungkin salah satu saja yaitu KNKT. Jadi setiap kali ada satu kecelakaan baik itu kecelakaan darat laut udara kereta api, KNKT itu turun dan mendapatkan posisi anggaran yang cukup lumayan itu sebesar 44 Miliar ini dalam kategori papan menengah ke atas, jadi KNKT ini pasti berfungsi dan bekerja sesuai dengan tupoksinya setiap ada satu kecelakaan,” ujar Sudewo.

Dia mempertanyakan sejauh mana KNKT memberikan satu kontribusi rekomendasi atau hasil investigasi efektif menjadi sebuah koreksi menjadi sebuah evaluasi terhadap pelayanan transportasi.

"Sehingga tren terjadinya kecelakaan utamanya kecelakaan fatalitas tinggi itu menurun,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan.

Sudewo menginginkan contoh konkrit sejauh mana rekomendasi KNKT berperan terhadap evaluasi pelayanan transportasi, salah satunya transportasi darat.

Baca Juga:

KNKT Investigasi Penyebab Kecelakaan Kereta Teknis KCJB di Bandung

“Saya ingin mendapatkan contoh dari Sekjen, misalnya kecelakaan transportasi darat yang terjadi pada bus pariwisata yang sering kali itu terjadi, rekomendasi KNKT misalnya pariwisata yang terjadi kecelakaan di Tol Mojokerto atau yang terakhir itu di gunung Guci Tegal rekomendasinya semacam apa,” tandas Sudewo.

Selain itu, Sudewo juga mengatakan sejauh mana hasil investigasi KNKT dapat diakomodir oleh masing-masing Direktorat Jenderal di Kemenhub yang tercermin dalam program atau kebijakan Kemenhub.

“Kalau yang lain bersifat internal itu Sekjen yang akan lebih tahu tetapi kerja KNKT itu memang dituntut oleh masyarakat dituntut oleh orang banyak, jadi jangan sampai rekomendasi KNKT itu hanya tumpukan kertas tetapi tidak diimplementasikan dalam sebuah program atau kebijakan,” pungkas Sudewo. (*)

Baca Juga:

KNKT Sebut Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 karena Gangguan pada Sistem Mekanikal

#KNKT #Dinas Perhubungan #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Bagikan