Legislator Gerindra Pertanyakan Efektivitas Hasil Investigasi KNKT


Anggota Komisi V DPR RI Sudewo. (DPR)
MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mempertanyakan sejauh mana efektivitas hasil rekomendasi dan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai salah satu organ yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menjadi sebuah evaluasi terhadap pelayanan transportasi sehingga dapat menurunkan tren terjadinya kecelakaan utamanya kecelakaan fatalitas tinggi.
Hal itu dipertanyakan Sudewo saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kemenhub dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2023 sampai bulan Mei 2023 serta pembahasan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing Unit Eselon I yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).
Baca Juga:
“Ada banyak di sini sekitar ada 15 (organ di Setjen Kemenhub) yang ingin saya dalami mungkin salah satu saja yaitu KNKT. Jadi setiap kali ada satu kecelakaan baik itu kecelakaan darat laut udara kereta api, KNKT itu turun dan mendapatkan posisi anggaran yang cukup lumayan itu sebesar 44 Miliar ini dalam kategori papan menengah ke atas, jadi KNKT ini pasti berfungsi dan bekerja sesuai dengan tupoksinya setiap ada satu kecelakaan,” ujar Sudewo.
Dia mempertanyakan sejauh mana KNKT memberikan satu kontribusi rekomendasi atau hasil investigasi efektif menjadi sebuah koreksi menjadi sebuah evaluasi terhadap pelayanan transportasi.
"Sehingga tren terjadinya kecelakaan utamanya kecelakaan fatalitas tinggi itu menurun,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan.
Sudewo menginginkan contoh konkrit sejauh mana rekomendasi KNKT berperan terhadap evaluasi pelayanan transportasi, salah satunya transportasi darat.
Baca Juga:
KNKT Investigasi Penyebab Kecelakaan Kereta Teknis KCJB di Bandung
“Saya ingin mendapatkan contoh dari Sekjen, misalnya kecelakaan transportasi darat yang terjadi pada bus pariwisata yang sering kali itu terjadi, rekomendasi KNKT misalnya pariwisata yang terjadi kecelakaan di Tol Mojokerto atau yang terakhir itu di gunung Guci Tegal rekomendasinya semacam apa,” tandas Sudewo.
Selain itu, Sudewo juga mengatakan sejauh mana hasil investigasi KNKT dapat diakomodir oleh masing-masing Direktorat Jenderal di Kemenhub yang tercermin dalam program atau kebijakan Kemenhub.
“Kalau yang lain bersifat internal itu Sekjen yang akan lebih tahu tetapi kerja KNKT itu memang dituntut oleh masyarakat dituntut oleh orang banyak, jadi jangan sampai rekomendasi KNKT itu hanya tumpukan kertas tetapi tidak diimplementasikan dalam sebuah program atau kebijakan,” pungkas Sudewo. (*)
Baca Juga:
KNKT Sebut Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 karena Gangguan pada Sistem Mekanikal
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR](https://img.merahputih.com/media/df/92/f7/df92f72b6654ca72e44ade13c4d171f3_182x135.png)
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
