Legislator Gerindra Pertanyakan Efektivitas Hasil Investigasi KNKT

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 15 Juni 2023
Legislator Gerindra Pertanyakan Efektivitas Hasil Investigasi KNKT

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo. (DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mempertanyakan sejauh mana efektivitas hasil rekomendasi dan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai salah satu organ yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menjadi sebuah evaluasi terhadap pelayanan transportasi sehingga dapat menurunkan tren terjadinya kecelakaan utamanya kecelakaan fatalitas tinggi.

Hal itu dipertanyakan Sudewo saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kemenhub dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2023 sampai bulan Mei 2023 serta pembahasan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing Unit Eselon I yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Baca Juga:

DPR Minta KCIC Gandeng KNKT Investigasi Kecelakaan KCJB

“Ada banyak di sini sekitar ada 15 (organ di Setjen Kemenhub) yang ingin saya dalami mungkin salah satu saja yaitu KNKT. Jadi setiap kali ada satu kecelakaan baik itu kecelakaan darat laut udara kereta api, KNKT itu turun dan mendapatkan posisi anggaran yang cukup lumayan itu sebesar 44 Miliar ini dalam kategori papan menengah ke atas, jadi KNKT ini pasti berfungsi dan bekerja sesuai dengan tupoksinya setiap ada satu kecelakaan,” ujar Sudewo.

Dia mempertanyakan sejauh mana KNKT memberikan satu kontribusi rekomendasi atau hasil investigasi efektif menjadi sebuah koreksi menjadi sebuah evaluasi terhadap pelayanan transportasi.

"Sehingga tren terjadinya kecelakaan utamanya kecelakaan fatalitas tinggi itu menurun,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan.

Sudewo menginginkan contoh konkrit sejauh mana rekomendasi KNKT berperan terhadap evaluasi pelayanan transportasi, salah satunya transportasi darat.

Baca Juga:

KNKT Investigasi Penyebab Kecelakaan Kereta Teknis KCJB di Bandung

“Saya ingin mendapatkan contoh dari Sekjen, misalnya kecelakaan transportasi darat yang terjadi pada bus pariwisata yang sering kali itu terjadi, rekomendasi KNKT misalnya pariwisata yang terjadi kecelakaan di Tol Mojokerto atau yang terakhir itu di gunung Guci Tegal rekomendasinya semacam apa,” tandas Sudewo.

Selain itu, Sudewo juga mengatakan sejauh mana hasil investigasi KNKT dapat diakomodir oleh masing-masing Direktorat Jenderal di Kemenhub yang tercermin dalam program atau kebijakan Kemenhub.

“Kalau yang lain bersifat internal itu Sekjen yang akan lebih tahu tetapi kerja KNKT itu memang dituntut oleh masyarakat dituntut oleh orang banyak, jadi jangan sampai rekomendasi KNKT itu hanya tumpukan kertas tetapi tidak diimplementasikan dalam sebuah program atau kebijakan,” pungkas Sudewo. (*)

Baca Juga:

KNKT Sebut Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 karena Gangguan pada Sistem Mekanikal

#KNKT #Dinas Perhubungan #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - 5 menit lalu
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Keputusan itu diambil lewat rapat internal tertutup, Rabu (29/10).
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Hanif mengingatkan publik agar tidak mudah tertipu dengan label "air pegunungan"
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
Bagikan