Legislator Gerindra Pertanyakan Efektivitas Hasil Investigasi KNKT

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 15 Juni 2023
Legislator Gerindra Pertanyakan Efektivitas Hasil Investigasi KNKT

Anggota Komisi V DPR RI Sudewo. (DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mempertanyakan sejauh mana efektivitas hasil rekomendasi dan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai salah satu organ yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menjadi sebuah evaluasi terhadap pelayanan transportasi sehingga dapat menurunkan tren terjadinya kecelakaan utamanya kecelakaan fatalitas tinggi.

Hal itu dipertanyakan Sudewo saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kemenhub dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2023 sampai bulan Mei 2023 serta pembahasan rencana alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L TA 2024 masing-masing Unit Eselon I yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).

Baca Juga:

DPR Minta KCIC Gandeng KNKT Investigasi Kecelakaan KCJB

“Ada banyak di sini sekitar ada 15 (organ di Setjen Kemenhub) yang ingin saya dalami mungkin salah satu saja yaitu KNKT. Jadi setiap kali ada satu kecelakaan baik itu kecelakaan darat laut udara kereta api, KNKT itu turun dan mendapatkan posisi anggaran yang cukup lumayan itu sebesar 44 Miliar ini dalam kategori papan menengah ke atas, jadi KNKT ini pasti berfungsi dan bekerja sesuai dengan tupoksinya setiap ada satu kecelakaan,” ujar Sudewo.

Dia mempertanyakan sejauh mana KNKT memberikan satu kontribusi rekomendasi atau hasil investigasi efektif menjadi sebuah koreksi menjadi sebuah evaluasi terhadap pelayanan transportasi.

"Sehingga tren terjadinya kecelakaan utamanya kecelakaan fatalitas tinggi itu menurun,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan.

Sudewo menginginkan contoh konkrit sejauh mana rekomendasi KNKT berperan terhadap evaluasi pelayanan transportasi, salah satunya transportasi darat.

Baca Juga:

KNKT Investigasi Penyebab Kecelakaan Kereta Teknis KCJB di Bandung

“Saya ingin mendapatkan contoh dari Sekjen, misalnya kecelakaan transportasi darat yang terjadi pada bus pariwisata yang sering kali itu terjadi, rekomendasi KNKT misalnya pariwisata yang terjadi kecelakaan di Tol Mojokerto atau yang terakhir itu di gunung Guci Tegal rekomendasinya semacam apa,” tandas Sudewo.

Selain itu, Sudewo juga mengatakan sejauh mana hasil investigasi KNKT dapat diakomodir oleh masing-masing Direktorat Jenderal di Kemenhub yang tercermin dalam program atau kebijakan Kemenhub.

“Kalau yang lain bersifat internal itu Sekjen yang akan lebih tahu tetapi kerja KNKT itu memang dituntut oleh masyarakat dituntut oleh orang banyak, jadi jangan sampai rekomendasi KNKT itu hanya tumpukan kertas tetapi tidak diimplementasikan dalam sebuah program atau kebijakan,” pungkas Sudewo. (*)

Baca Juga:

KNKT Sebut Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 karena Gangguan pada Sistem Mekanikal

#KNKT #Dinas Perhubungan #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Bagikan