Legislator Dorong Pemerintah Fokus Buka Jalur Afirmasi di Daerah 3T

Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana (DPR RI)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, menyayangkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut dokter umum boleh melakukan operasi caesar.
Menurut politikus Demokrat itu, pernyataan tersebut dapat menyesatkan publik dan berisiko menurunkan standar keselamatan pasien.
“Operasi caesar adalah tindakan medis berisiko tinggi yang hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn),” tegas Cellica kepada wartawan, Selasa (14/5).
Baca juga:
Komisi I DPR Desak TNI Lakukan Investigasi Menyeluruh terkait Insiden Ledakan di Garut
Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi dokter kandungan, seorang dokter umum harus menempuh pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obgyn selama delapan semester atau empat tahun.
Selama proses tersebut, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga menjalani praktik intensif yang dibimbing langsung oleh para konsulen dan pembimbing senior.
"Mereka dilatih dan dibimbing sejak awal semester hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai dokter kandungan yang kompeten,” tambahnya.
Menurut mantan Bupati Karawang ini, seharusnya pemerintah tidak melontarkan wacana yang dapat menimbulkan kesalahpahaman publik.
Sebaliknya, pemerintah perlu fokus pada solusi yang tepat untuk menjawab kekurangan dokter spesialis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca juga:
Insiden Ledakan di Garut, DPR Minta TNI dan Polri Transparan
Ia mendorong pemerintah membuka jalur afirmasi bagi putra-putri daerah 3T agar bisa menempuh pendidikan spesialis dengan beasiswa dan pendampingan yang memadai. Setelah lulus, mereka diharapkan bisa kembali dan mengabdi di daerah asalnya.
“Pemerintah seharusnya memperbanyak kuota afirmasi PPDS, menyediakan insentif bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah 3T, dan memastikan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia,” tutupnya. (Pon)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan

12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi

Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
