Legislator Dorong Pemerintah Fokus Buka Jalur Afirmasi di Daerah 3T

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 13 Mei 2025
Legislator Dorong Pemerintah Fokus Buka Jalur Afirmasi di Daerah 3T

Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, menyayangkan pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut dokter umum boleh melakukan operasi caesar.

Menurut politikus Demokrat itu, pernyataan tersebut dapat menyesatkan publik dan berisiko menurunkan standar keselamatan pasien.

“Operasi caesar adalah tindakan medis berisiko tinggi yang hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn),” tegas Cellica kepada wartawan, Selasa (14/5).

Baca juga:

Komisi I DPR Desak TNI Lakukan Investigasi Menyeluruh terkait Insiden Ledakan di Garut

Ia menjelaskan bahwa untuk menjadi dokter kandungan, seorang dokter umum harus menempuh pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obgyn selama delapan semester atau empat tahun.

Selama proses tersebut, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga menjalani praktik intensif yang dibimbing langsung oleh para konsulen dan pembimbing senior.

"Mereka dilatih dan dibimbing sejak awal semester hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai dokter kandungan yang kompeten,” tambahnya.

Menurut mantan Bupati Karawang ini, seharusnya pemerintah tidak melontarkan wacana yang dapat menimbulkan kesalahpahaman publik.

Sebaliknya, pemerintah perlu fokus pada solusi yang tepat untuk menjawab kekurangan dokter spesialis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Baca juga:

Insiden Ledakan di Garut, DPR Minta TNI dan Polri Transparan

Ia mendorong pemerintah membuka jalur afirmasi bagi putra-putri daerah 3T agar bisa menempuh pendidikan spesialis dengan beasiswa dan pendampingan yang memadai. Setelah lulus, mereka diharapkan bisa kembali dan mengabdi di daerah asalnya.

“Pemerintah seharusnya memperbanyak kuota afirmasi PPDS, menyediakan insentif bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah 3T, dan memastikan pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia,” tutupnya. (Pon)

#DPR RI #Afirmasi #Dokter Spesialis
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
RUU Pelindungan PRT hingga Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, Termasuk Perampasan Aset dan PRT
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Walaupun kepala sekolah batal dicopot, kasus itu sudah telanjur menjadi sorotan publik.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan
Indonesia
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Jangan memaksakan bahan yang tidak dicek kelayakannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi
Indonesia
Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, bertemu di Gedung DPR, Selasa (16/9). Keduanya pun sempat berbincang hangat di Gedung Nusantara III DPR RI.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?
Bagikan