Legislator Desak BGN Sanksi Tegas Penyedia Menu MBG yang Langgar Keamanan Pangan

Sejumlah warga Boyolali di dapur membantu masak program Makan Bergizi Gratis. (foto: dokumen tim Prabowo)
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan sanksi tegas terhadap penyedia makanan dalam program Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan, jika pelanggaran terus berulang maka tindakan keras mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan anak-anak penerima manfaat program.
"Saya menilai sudah saatnya diterapkan mekanisme punishment yang tegas terhadap penyedia SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan, apalagi jika pelanggaran tersebut berulang. Ini menyangkut keselamatan anak-anak," ujar Nurhadi kepada wartawan, Rabu (7/5).
Baca juga:
RDP Kepala BGN dengan Komisi IX DPR Bahas Tambahan Anggaran MBG Senilai Rp 50 Triliun
Menurut Nurhadi, pelanggaran terhadap standar keamanan pangan bukan hanya soal teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik. Ia meminta BGN berani mengevaluasi dan menerapkan sanksi terhadap mitra penyedia MBG yang indisipliner.
"Jangan sampai program pemerintah yang niatnya baik justru merugikan anak-anak karena lemahnya pengawasan," tegasnya.
Untuk itu, ia meminta kepada BGN harus berani mengevaluasi dan menghentikan kerja sama dengan mitra yang tidak patuh.
Baca juga:
Bertemu Bill Gates ‘Empat Mata’ Pagi Ini, Prabowo Bahas Makan Bergizi Gratis hingga Kesehatan Global
Tak lupa, Nurhadi pun mendorong BGN untuk membentuk unit pengawasan khusus yang secara berkala mengevaluasi kinerja penyedia, termasuk membuka kanal pengaduan publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi kualitas pangan yang disalurkan.
"Transparansi dan ketegasan akan memperkuat kredibilitas BGN dan menjamin keberlanjutan program SPPG secara nasional," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik

DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim

Presiden Brasil Tiba di Jakarta, Dijadwalkan Tinjau Program Makan Bergizi Gratis Bareng Prabowo

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Mendikdasmen Usul MBG Dikelola Mandiri Dapur Sekolah, Guru Bantu-Bantu dapat Bayaran

Target 82,9 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis Bakal Terealisasi di Maret 2026

Langgar SOP, 112 Dapur Makan Bergizi Gratis Ditutup BGN
