Legislastor Sindir Polairud Kebobolan Soal Pagar Laut Ilegal
                Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memasang spanduk berwarna merah di titik pemagaran laut 30,16 km di Tangerang
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menanggapi adanya pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer yang terpasang di pesisir Tangerang, Banten.
Menurutnya, wilayah laut merupakan tanggungjawab Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud). Politikus Demokrat itu menilai, polisi seharusnya lebih tahu akan keberadaan pagar laut misterius tersebut.
"Kepolisian pasti enggak mungkin enggak tahu, Polres Tangerang misalnya atau polda Banten kan gitu kan," kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).
Baca juga:
Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi, Eks Menteri KKP Duga Pelakunya Geng Oligarki
Mengenai polemik adanya pagar laut di masyarakat, menurut Hinca, Polairud lebih berwenang untuk menentukan apakah hal itu melawan hukum atau tidak. "Karena kenapa gitu? Karena ada bagian Polair kan, Polair itu wilayahnya itu 12 mil yang ZEE itu," jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Sebab, pembangunan pagar itu tidak mempunyai izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
                      Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
                      Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
                      Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
                      Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
                      Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
                      Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
                      DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
                      Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
                      DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer