Lebih dari Sepekan KPK OTT 4 Kader PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 06 Desember 2020
Lebih dari Sepekan KPK OTT 4 Kader PDIP

Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam 11 hari terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat yang diduga melakukan korupsi. Dalam operasi ini, ada 4 kader PDIP ikut terjaring.

Paling menghebohkan publik, KPK OTT Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, di Bandara Soekarno Hatta pada Rabu (25/11) dini hari, usai lawatan dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.

OTT Edhy ini atas dugaan kasus suap izin eskpor benih lobster atau benur. Dalam perkara ini, lembaga antirasuah menetapkan tujuh orang tersangka. Salah satunya kader PDIP, staf khusus Menteri Edhy Andreau Pribadi Misata.

Baca Juga:

270 Juta Rakyat Indonesia Nantikan Hukuman Berat untuk Mensos Juliari

Kelima lainnya staf khusus Menteri Edhy Safri, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito, serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.

Andreau Pribadi diduga bersama-sama dengan Safri telah menerima uang sejumlah Rp436 juta dari Ainul Faqih selaku staf Iis Rosita Dewi, istri dari Menteri Edhy.

Selang dua hari, KPK kembali OTT Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna pada Jumat (27/11), sekitar pukul 10.30 WIB, usai menghadiri kegiatan di gedung Cimahi Technopark.

Kader banteng moncong putih ini diduga menerima suap perizinan pengembangan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi.

Dari kasus ini, KPK mengamankan sejumlah orang di beberapa lokasi di Cimahi.

Total ada sebelas orang yang ditangkap KPK dalam OTT tersebut yaitu Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, ajudan Ajay, Farid, orang kepercayaan Ajay, Yanti, sopir Yanti, Endi, pihak swasta bernama Dominikus Djoni.

Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Peter Batubara saat diwawancarai awak media massa di Jakarta, Kamis, terkait Hari Disabilitas International (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Peter Batubara saat diwawancarai awak media massa di Jakarta, Kamis, terkait Hari Disabilitas International (ANTARA/Muhammad Zulfikar)

Kemudian, Direktur RSU KB Nuningsih, staf RSU KB Cynthia Gunawan, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Cimahi Hella Hairani, Kepala Seksi di Dinas PTSP Cimahi Aa Rustam, dan sopir Cynthia, Kamaludin.

KPK pun menyita uang sebesar Rp425 juta dari kasus tersebut.

"Dari hasil tangkap tangan ini, ditemukan uang sejumlah Rp425 juta dan dokumen keuangan dari pihak Rumah Sakit KB," papar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

OTT kembali dilancarkan KPK, kali ini menyasar Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Sulteng), Wenny Bukamo. Operasi ini dilakukan antirasuah pada Kamis (3/12). Wenny Bukamo juga merupakan kader dari PDI Perjuangan.

Dalam OTT ini, KPK mengamankan 16 orang di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Luwuk, Sulteng. Tapi, hanya 6 orang yang ditetapkan tersangka.

KPK menemukan duit sebanyak Rp2 miliar dalam OTT KPK yang menyeret Wenny Bukamo. Duit miliaran rupiah itu ditemukan dikemas di dalam kardus.

KPK menduga Wenny menerima suap untuk kepentingan kampanye pemenangan pilkada.

Enam orang yang ditetapkan tersangka, yakni Wenny Bukamo selaku Bupati Banggai Laut, Recky Suhartono Godiman selaku Komisaris Utama PT ABG, Hengky Thiono selaku Direktur PT RMI (Raja Muda Indonesia). Ketiga ini diduga menerima suap kepentingan kampanye pemenangan pilkada.

Sedangkan tiga lainnya, Hedy Thiono selaku Komisaris PT BBP (Bangun Bangkep Persada), Djufri Katili selaku Direktur PT AKM (Antarnusa Karyatama Mandiri), Andreas Hongkiriwang selaku Direktur PT APD (Andronika Putra Delta) sebagai pemberi suap pilkada.

Teranyar, KPK pada Sabtu (5/12) dini hari kemarin telah melakukan OTT pejabat Kemensos. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan enam orang.

Mereka adalah MJS, direktur PT TPAU berinisial WG, AIM, HS, seorang sekretaris di Kemensos berinisial SN dan seorang pihak swasta berinisial SJY.

Baca Juga:

Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Menteri Sosial Gantikan Juliari

Dalam penangkapan tersebut, KPK menyita uang dengan total Rp14,5 miliar dari hasil OTT. Duit Rp14,5 miliar ini berupa pecahan mata uang rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura.

Uang Rp14,5 miliar itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.

Setelah rekannya digiring ke KPK, akhirnya Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, yang juga kader PDIP, menyerahkan diri pada Minggu (6/12) dini hari.

OTT ini atas kasus dugaan suap bansos berupa sembako untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. KPK pun telah menetapkan lima orang tersangka dari perkara ini.

Kelima tersangka itu, yakni Mensos Juliari P Batubara, PPK Kemensos Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono dan dua pihak swasta pemberi suap yaitu Ardian IM (AIM) serta Harry Sidabuke (HS). (Asp)

Baca Juga:

Jokowi Tak Akan Lindungi Menteri Juliari

#Mensos Juliari #PDIP #KPK #Korupsi Bansos
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 18 menit lalu
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
TNI tegaskan hormat proses hukum dan tindak lanjuti surat KPK terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana bencana BNPB.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
Indonesia
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
KPK bongkar isi surat ke Panglima TNI soal dugaan korupsi BNPB yang menyeret Letjen Suharyanto & aliran dana oknum TNI. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
Indonesia
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
KPK ungkap korupsi BNPB seret Bima Setiawan, adik eks Kepala BNPB Suharyanto. Pengadaan tenda, perahu karet & HT karhutla dikorup. Simak di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
Parahnya Adik Eks Ketua BNPB Letjen Suharyanto, Duit Tenda Hingga Peralatan Karhulat Diketit!
Indonesia
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Sita Rp 250 Juta dari PCNU Nias Diduga Terkait Hasil Suap di Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
: KPK beri peringatan tegas bahaya flexing dan gaya hidup mewah keluarga yang berpotensi memicu korupsi. Cek rincian program Keluarga Berintegritas!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
Bahaya Flexing Bikin Kalap! KPK Ingatkan Gaya Hidup Mewah Keluarga Picu Korupsi
Indonesia
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
KPK menggeledah kompleks Pemkab Klaten setelah menetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Tujuh ruangan disegel.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor Pemkab Klaten Usai Tetapkan Bupati Hamenang sebagai Tersangka
Indonesia
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid belum dicekal meski mangkir panggilan KPK. Benarkah ia hindari pemeriksaan dan pergi ke Malaysia? Simak fakta lengkapnya.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Siapkan Opsi Jemput Paksa, Benarkah Menteri Nusron Wahid Kabur ke Malaysia?
Indonesia
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Kerja sama dengan KPK dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam pemanfaatan aset hasil penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan korupsi dan pendampingan tata kelola pemerintahan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemprov Jakarta Terima Hibah Tanah Dari KPK, Bakal Dibuat Pos Pemadam Kebakaran
Indonesia
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
KPK menggeledah delapan lokasi kasus korupsi BNPB. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita tiga mobil hingga perhiasan.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Geledah 8 Lokasi Kasus Korupsi BNPB, Sita 3 Mobil hingga Perhiasan
Bagikan