Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie ikut berkomentar terkait larangan cadar di lingkungan kampus.
Menurutnya, aturan berpakaian muslim atau bercadar merupakan otoritas kampus atau lingkungan dimana wanita itu beraktivitas.
"Saya sudah tanya sama Menristekdikti, apa betul begitu? Terus dia bilang itu diserahkan kembali ke teknis masing-masing kampus. Ada pengetatan itu dikembalikan ke masing-masing kampus atau universitas," kata Jimly Asshiddiqie kepada awak media di Jakarta, Rabu (7/3).
Aturan yang melarang mahasiswi bercadar di lingkungan kampus, kata dia, sebetulnya masih menjadi perdebatan. Sehingga, butuh dialog yang intens untuk menerapkan hal tersebut.
"Tapi kalau kita mau mendidik, ya ada juga dialog yang diperlukan," imbaunya.
Sebelumnya, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerbitkan aturan larangan bercadar bagi mahasiswinya. Aturan ini diterapkan di kampus Islam tersebut guna mengantisipasi masuknya aliran radikal ke dalam kampus.
Sebelum UIN Yogyakarta, peraturan serupa juga pernah diterapkan di kampus UIN yang lain, semisal UIN Jakarta dan UIN Surabaya.
"Diera seperti ini kan orang bisa saja nyaru - nyaru, ternyata bukan yang bersangkutan karena mukanya tertutup, kalau ada keperluan bikin pas foto, kalau ditutup gimana mukanya enggak kelihatan," ujar Jimly.
Persoalannya muncul manakala ini diseret ke ranah hak asasi, sebagai warga negara dan berkeyakinan dia memiliki kebebasan untuk bercadar akan tetapi terbentur dengan mekanisme prosedural kampus.
"Kalau dia jadi warga negara bebas dia, tapi kalau dia jadi mahasiswa kan harus ada foto. Ini harus dipasangkan antara hak asasi sebagai manusia dan prosedural mahasiswa, maka itu kita serahkan ke kampusnya," pungkas Ketua DKPP itu. (Fdi)
Baca juga berita terkait di: Larangan Bercadar Bentuk Diskriminasi, Tapi Menristekdikti Tak Bisa Apa-Apa
