Habib Syarief: Penutupan Prodi Bentuk Bunuh Diri Intelektual

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Habib Syarief: Penutupan Prodi Bentuk Bunuh Diri Intelektual

Ilustrasi profesi lulusan Desain Komunikasi Visual (DKV). (Foto: Pexels/Antoni Shkraba)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menyoroti rencana penutupan program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dia menilai kebijakan tersebut berpotensi mereduksi fungsi pendidikan tinggi menjadi sekadar lembaga pelatihan kerja.

“Secara filosofis, universitas adalah studium generale, tempat pencarian kebenaran dan pengembangan peradaban,” kata Habib Syarief, dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Selasa (5/5).

Baca juga:

DPR Ingatkan Pemerintah tak Gegabah Tutup Prodi, Harus Ada Kajian Mendalam

Risiko Bunuh Diri Intelektual

Menurutnya, jika kebijakan hanya berpijak pada kebutuhan industri saat ini, pemerintah berisiko melakukan kesalahan fatal dalam memprediksi kebutuhan masa depan.

“Menutup prodi secara prematur adalah bentuk bunuh diri intelektual yang mengancam keragaman epistemologis bangsa,” tuturnya

Habib menekankan sebuah prodi bukan sekadar unit administratif, melainkan ekosistem pemikiran. Penutupan prodi berarti memutus tradisi keilmuan, menghapus ribuan jam penelitian, dan menghilangkan spesialisasi unik yang mungkin sangat penting di masa depan.

Baca juga:

Rencana Penutupan Prodi, BRIN Tegaskan Pentingnya Transformasi Kurikulum

Pentingnya Kebebasan Akademik

Dalam era trans-disiplin saat ini, Habib mengingatkan prodi yang dianggap marginal justru sering menjadi kunci dalam memecahkan masalah kompleks melalui kolaborasi lintas ilmu.

Habib menegaskan dukungannya terhadap civitas akademika yang terancam bukanlah dukungan emosional, melainkan dukungan terhadap integritas institusional.

“Esensi pendidikan adalah menjaga nyala api pengetahuan, bukan sekadar mengikuti arah angin industri. Kita harus berdiri tegak untuk melindungi keberagaman disiplin ilmu sebagai aset kedaulatan berpikir bangsa,” pungkasnya. (Pon)

#Program Studi #Kampus #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Berita Foto
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Jurnalis menggelar doa bersama untuk lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 18 September 2026
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Dolfie berharap, Suahasil mampu menjalankan agenda pemerintah sekaligus memperkuat langkah-langkah perbaikan ekonomi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Bagikan