Larangan Bercadar Bentuk Diskriminasi, Tapi Menristekdikti Tak Bisa Apa-Apa

Merahputih.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir menilai larangan bercadar di kampus adalah bentuk tindakan diskriminatif. Pihak rektorat kampus seharusnya tidak memberikan batasan berbusana kepada seluruh warga kampus.

"Itu diskriminasi. Ga boleh. Kalau menurut saya jangan berikan batasan berbusana pada orang," tegas Natsir disela-sela rapat kerja daerah Kopertis Wilayah papua dan papua Barat di Hotel Indolux Yogyakarta, Rabu (7/3).

Setiap mahasiswa atau karyawan sebuah universitas bebas untuk berpakaian, bertindak dan melakukan kegiatan selama tidak menganggu aktifitas belajar mengajar.

Namun dirinya menyerahkan pelarangan berbusana kepada rektorat kampus. Sebab Kemenristekdikti tak berwenang mengatur atau melarang persoalan kepantasan busana.

"Urusan pakaian,kepantasan busana semua rektor yang tanggung jawab. Bukan urusan kementerian kami. Menristekdikti bertugas mengatur PT yang terkait proses belajar mengajar dan akademik,"jelasnya.

Terkait pelarangan cadar di kampus UIN, dirinya tak dapat berbuat banyak atau melakukan pelarangan. Sebab pengelolaan Kampus UIN berada dibawah wewenang Kementerian Agama.

Kampus UIN melarang mahasiswinya bercadar dalam kampus. Pelarangan dilakukan untuk mencegah dan menekan paham radikalisme menyebar di dalam kampus. Pasalnya para mahasiswi bercadar selama ini terindikasi terpapar paham radikalisme suatu kelompok tertentu. (*)

Berita ini merupakan laporan Teresa Ika, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita terkait di: Cegah Radikalisme, UIN Kalijaga Yogyakarta Larang Mahasiswi Bercadar