Komisi X DPR Bakal Tanya Mendiktisaintek Terkait Fenomena TNI Masuk Kampus


Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (21/4/2025). ANTARA/Walda Marison
MerahPutih.com - TNI dikabarkan mulai memasukkan aktivitas militer ke kampus-kampus yang dikaitkan dengan upaya militerisasi.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, pihaknya tidak pernah berniat memasukkan unsur-unsur militer ataupun kegiatan prajurit di kampus.
Kehadiran TNI AD di beberapa kampus selama ini hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebangsaan dan kehadiran TNI berdasarkan prinsip kerja sama yang sah dan atas undangan atau koordinasi dengan pihak kampus.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) untuk membahas beberapa hal terkait dengan pendidikan, termasuk isu TNI yang ingin masuk ke ranah kampus.
Baca juga:
Viral Dugaan Tentara Masuk UI Malam-Malam, TNI Diingatkan Kampus Bukan Medan Perang
"Tentu saja pada hari Rabu (23/4) kami akan melakukan raker dengan Mendiktisaintek," kata Hetifah saat ditemui di Jakarta Barat, Senin (22/4).
Hetifah mengatakan, pemanggilan itu lantaran Mendiktisaintek merupakan mitra kerja Komisi X dan yang terlibat langsung dalam kerja sama dengan TNI.
Namun, ia belum memerinci apa saja poin-poin yang akan dibahas dalam rapat kerja tersebut. Rapat kerja pada hari Rabu (23/4) tidak khusus membahas soal fenomena kerja sama TNI dengan kampus-kampus.
"Tidak khusus karena ada beberapa isu-isu. Biasanya kami akan membahas berbagai hal yang mungkin kami anggap penting untuk mendapatkan penjelasan ataupun tadi menjadi pertanyaan publik," katanya. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas

Revisi UU Sisdiknas Kodifikasi Tiga UU, Posisi Pesantren Diperkuat dan Diakui Formal

Penghapusan Tunggakan BPJS Bakal Jadi 'Hadiah' Bagi Kelompok Rentan, Peserta Diharap Tetap Bayar Iuran

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Pembebasan Tunggakan BPJS Wajib Tepat Sasaran Agar Sistem JKN Berlanjut

DPR Desak Pemda Rasionalisasi Program Prioritas dan Optimalisasi Fiskal Daerah Pasca Pemotongan TKD

Komisi I DPR Siap Kawal OMSP TNI di UU Baru, Tolak Dwifungsi dan Fokus Tugas Siber

Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum

APBN untuk Ponpes Al Khoziny Belum Final, DPR Minta Pemerintah Mitigasi Pesantren Tua

DPR Tekankan Kualitas Hukum Diukur dari Pelaksanaan, Bukan Jumlah Aturan
