Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi X DPR RI mengkritik rencana evaluasi hingga penutupan program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Legislatif menilai pendekatan yang lebih tepat adalah transformasi prodi, bukan penutupan massal. Prodi yang dianggap kurang relevan sebaiknya direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.
Baca juga:
Penutupan Prodi Jadi Opsi Terakhir, Kemdiktisaintek Fokus Tingkatkan Kualitas Kampus
Evaluasi Berkala Prodi
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Karena itu, evaluasi prodi harus dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.
“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” katanya, dalam keterangan kepada media, Selasa (28/4).
Baca juga:
DPR Panggil Kemendiktisaintek Terkait Pemangkasan Prodi di Kampus-Kampus Setelah Reses
Jangan Cuma Sebatas Solusi Jangka Pendek
Menurut Hetifah, rencana evaluasi hingga penutupan prodi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dia menekankan pentingnya transparansi serta dasar kajian akademik yang kuat agar kebijakan tidak sekadar merespons tren jangka pendek.
“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” tuturnya.
Hetifah menambahkan Komisi X sebagai mitra kerja pemerinta akan memastikan kebijakan ini berjalan terukur, dan adil. "Benar-benar memperkuat daya saing bangsa, tanpa mengorbankan masa depan ilmu pengetahuan," pungkasnya. (Pon)
