Prodi Perguruan Tinggi Sepi Peminat Terancam Gulung Tikar, DPR RI Ingatkan Kampus Bukan Sekadar Pemasok Tenaga Kerja

Merahputih.com - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merencanakan langkah drastis terhadap jurusan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pasar.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi serius rencana pemerintah tersebut dengan menekankan pentingnya kehati-hatian, transparansi, serta dasar kajian akademik yang kuat.

Meskipun peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap industri merupakan hal penting, Hetifah menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar mencetak buruh.

Baca juga:

DPR Panggil Kemendiktisaintek Terkait Pemangkasan Prodi di Kampus-Kampus Setelah Reses

Kampus Sebagai Pusat Peradaban, Bukan Sekadar Pemasok Tenaga Kerja

Hetifah mengingatkan agar pemerintah tidak mereduksi peran perguruan tinggi hanya menjadi pemasok tenaga kerja semata. Menurutnya, kebijakan mengenai keberlangsungan program studi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar mengikuti tren pasar jangka pendek yang dinamis.

“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” ujar Hetifah, Senin (27/4).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai pendekatan transformasi jauh lebih tepat daripada melakukan penutupan massal. Program studi yang saat ini dinilai kurang relevan seharusnya mendapatkan sentuhan revitalisasi melalui penguatan kurikulum serta pendekatan interdisipliner yang mengangkat kekayaan budaya lokal.

Risiko Efisiensi Berlebihan dan Perlindungan Sivitas Akademika

Penerapan efisiensi yang berlebihan dalam dunia pendidikan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan nasional. Kondisi ini dikhawatirkan dapat melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban bangsa.

Oleh sebab itu, Komisi X mendorong agar proses evaluasi berjalan secara berkala dan melibatkan akademisi hingga asosiasi profesi.

Baca juga:

Kemendiktisaintek Instruksikan Kampus Tutup Prodi Tidak Revelan, Fokus 8 Industri Strategis

Hetifah juga memberikan peringatan keras agar pemerintah menjamin hak-hak mahasiswa dan tenaga pendidik jika penyesuaian prodi tetap dilakukan.

“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” tegas Hetifah.