Lantik Dewan Pakar, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 24 Januari 2022
Lantik Dewan Pakar, PKS Siap Bersinergi Bangun Indonesia

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyambut bergabungnya Dewan Pakar PKS yang baru dilantik pada Senin (24/1) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

"Selamat datang dan menjadi keluarga besar PKS. Bahagia sekali pada hari ini saya bisa berjumpa dengan bapak dan Ibu Dewan Pakar PKS," sambut Syaikhu.

Baca Juga

PKS Bela Edy Mulyadi, Tifatul: Tidak Ada Delik Hukumnya

Syaikhu menyatakan PKS siap bersinergi dan menerima masukan yang bernas, berharga, serta jernih untuk masa depan Indonesia. Ia menyadari, di tengah kompleksitas permasalahan kehidupan bansa, diperlukan pemikiran-pemikiran jernih yang solutif.

"Pemikiran yang mampu memberikan sebuah keajegan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik," ujar Syaikhu.

Menatap kondisi persoalan Indonesia yang semakin kompleks, Syaikhu berharap kehadiran Dewan Pakar PKS dapat memberikan solusi konkrit untuk kehidupan bernegara.

"Dengan adanya kepakaran-kepakaran dari bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan insya Allah kita akan mampu menjawab berbagai persoalan yang sedemikian kompleks. Mari kita bersinergi bersama, membuat PKS bisa semakin diterima di tengah masyarakat kita dan memberikan soluksi konkrit bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan," urai Syaikhu.

Pelantikan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/1). Foto: MP/Ponco

Syaikhu menjelaskan terpilihnya Dewan Pakar PKS telah melalui proses yang sangat panjang, dari mulai penyeleksian tim hingga dapat terbentuk menjadi Dewan Pakar dari berbagai lintas sektoral.

"Penyeleksian ini dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Irwan Prayitno. Kami juga meminta masukan dari berbagai struktur yang ada di PKS bahkan juga dari masyarakat serta tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa setiap kami melakukan silaturahim kebangsaan," jelas Syaikhu.

"Alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir dan dilantik berbagai potensi-potensi kepakaran lintas sektoral. Kalau ini bergabung dan berkolaborasi menjadi satu, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat," lanjut Syaikhu.

Baca Juga

Kata PKS Soal Edy Mulyadi yang Diduga Hina Masyarakat Kalimantan dan Prabowo

Syaikhu menutup sambutannya dengan sebuah pantun.

"Indah bunga berwarna-warni
Menakjubkan mata saat mekar
PKS semakin kokoh melayani
Bersama anggota dewan pakar," ucap Syaikhu.

Berikut adalah Jajaran Pengurus Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Pusat Masa Bakti 2021-2025:

Ketua Umum: Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, M.Sc, Psikolog

Sekretaris: Dr. Agus Ismail, M.Eng.

Anggota:

Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS

Brig Jen Pol (Purn) Drs. Abdul Ghany Abubakar

Prof Abuzar Asra, M.Sc, Ph.D

Ade Syaefuddin, S.Pd.I, M.M.

Adya Novali

Ir. Ahmad Yuhani, IPM

Ali Murtadlo, S.H., M.M

Arif Nursalim

H. Basir Bustomi, S.E.

Cholil Hasan, S.E., M.B.A.

Dikki Akhmar, S.Si., M.M.

Eka Gumilar

Eko Rudianto

Dr (C) Eman Sulaeman Nasim, S.Sos, M.H., MIPR

Dr. Eric Hermawan, M.M., M.B.A.

Prof. Erry Yulian T. Adesta, Ph.D., C.Eng., MIMechE, IPM

Evalina Heryanti DS, S.Pd.

dr. Fuad Amsyari, Ph.D.

Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS

Drs. Kelana Sukma Anggun Jatnika, S.Pd.

dr. Mahdian Nur Nasution, Sp.BS.

Muhammad Yunus

Mustofa Bawazir, S.E.

Drs. Oman Rochmana, M.M.

Drs. H. R. Prastowo Sidhi, S.H., M.H., M.Kn

Rizal Bawazier, S.Sos.

Dr. Ir. Robby Dwiko Juliardi, M.T

Dr. H. Solichul Huda, M.Kom.

Kolonel (Purn) Subagio Alex Santoso, S.Sos, M.Si.

Dr. dr. Titi Masrifahati, M.K.M., M.A.R.S

Ir. Walujanto, M.Eng, M.B.A.

Prof. Dr. Ir. Wisnu Cahyadi, M.Si.

Zamrony Zamir, S.Pd.

H. Zain Badjeber. (Pon)

Baca Juga

Meski Pernah Nyaleg, Edy Mulyadi Disebut Bukan Kader PKS

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan