Andika Pratama
MerahPutih.com - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni memilih mengembalikan Surat Keputusan (SK) dukungan PDIP karena adanya desakan dari berbagai pihak imbas pernyataan Puan Maharani.
Pengamat politik Universitas Andalas Padang, Edi Indrizal mengatakan, bahwa langkah tersebut tepat karena dukungan partai banteng bisa menjadi beban bagi Mulyadi-Ali yang didukung oleh Partai Demokrat dan PAN ini.
Baca Juga
"Mencermati dinamika politik pada detik-detik terakhir hingga pendaftaran Pilgub Sumbar ditutup langkah paslon Mulyadi-Ali Mukhni yang akan mengembalikan SK PDIP ini merupakan sikap tepat dan strategis," ujarnya di Padang, Minggu (6/9)
Ia menilai dukungan PDIP bisa semakin menjadi beban Mulyadi-Ali Mukhni karena bagaimana pun juga realitas politik lokal Sumbar dalam hubungannya dengan pusat terdapat semacam resistensi terhadap PDIP.
"Hal ini akan semakin sensitif jika menyinggung soal ideologi, sebagaimana terlihat jelas berpengaruh pada pilpres dan pileg serentak 2019, dan residunya pun hingga kini masih kental tersisa," katanya dilansir Antara
Ia menyayangkan PDIP tampaknya belum juga memahami akar permasalahan itu. Edi memahami rencana pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan dukungan itu.
"Politisi PDIP Puan pasti juga tidak bermaksud sengaja mengeluarkan pernyataan yang menyinggung warga Sumbar, tapi karena keceplosan yang namanya politik itu soal persepsi, semoga ke depan lebih berhati-hati," paparnya.
Sebelumnya, melalui siaran pers yang diterima ANTARA, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan dari PDIP Perjuangan karena dampak pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ketika membacakan deklarasi terhadap mereka.
Ali Mukhni mengaku dirinya bersama Mulyadi tidak jadi menerima dukungan dari partai penguasa sejak 2014 itu karena desakan dari masyarakat Sumbar, baik di kampung halaman maupun perantauan.
Dengan demikian, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. Koalisi kedua partai tersebut mengantongi 20 kursi karena masing-masing partai sama-sama mempunyai 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah kursi koalisi Demokrat-PAN itu sudah melebihi batas minimal kursi DPRD Provinsi Sumbar untuk mengusung pasangan cagub-cawagub, yakni 14 kursi.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menginginkan Pancasila dibumikan, tidak hanya di Sumbar, tetapi juga di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca Juga
Oleh karena itu, kata dia, hal yang dimaksudkan Puan Maharani itu, soal pembumian Pancasila di Sumatera Barat tersebut, lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, dan menyentuh seluruh hal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (*)
