Kubu Jokowi Tolak Dua Tokoh Antikorupsi Jadi Panelis, BPN: Kalau Bersih Kenapa Risih?

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 05 Januari 2019
Kubu Jokowi Tolak Dua Tokoh Antikorupsi Jadi Panelis, BPN: Kalau Bersih Kenapa Risih?

Bambang Widjojanto (BW), di gedung Fakultas Hukum, UB, Malang, Jawa Timur, Senin (2/3). (Foto: Antara/Ari Bowo Sucipto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu di Indonesia itu mencoret dua nama tokoh antikorupsi sebagai panelis debat capres pertama yang akan digelar 17 Januari mendatang.

Nama Bambang Widjojanto mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo tidak akan ada pada debat dengan tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme tersebut.

Habiburokhman
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman. Foto: Twitter

Menurut Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, pencoretan kedua nama tokoh antikorupsi sebagai panelis debat tersebut bermula dari masukan kubu Jokowi-Maruf.

"Jadi ceritanya begini, kan saya ikut mendampingi tim inti yang di koordinasi oleh mas Priyo (Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua BPN), mereka tidak mau dengan usulan kami Pak BW (Bambang Widjojanto) menjadi panelis. Mereka minta BW di-drop. Nah, kubu kami juga minta mereka mencoret satu panelis rekomendasi dari mereka, siapa saja. Tapi kami terkejut kenapa malah nama Adnan Topan ICW yang mereka coret," tutur Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (5/1).

"Padahal Topan ini awalnya rekomendasi mereka. Jadi jelas, penolakan kedua tokoh antikorupsi ini sebagai panelis berasal dari kubu Jokowi-Maruf," imbuhnya.

Anggota BPN Prabowo Sandi ini juga merasa heran, mengapa kubu Jokowi seakan alergi dengan kedua tokoh yang sejauh ini memiliki rekam jejak yang sangat baik sebagai pegiat antikorupsi.

"Kami juga tidak paham dengan pihak sana (Jokowi-Maruf), mengapa seorang yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi malah ditakuti. Kalau bersih kenapa risih?" tanya Habiburokhman heran.

Sementara itu lanjut Habiburokhman, pihak Prabowo-Sandi selama ini tidak pernah mempermasalahkan siapa pun yang akan menjadi panelis debat capres 2019. Termasuk kedua nama yang yang dicoret KPU tersebut.

"Intinya dari kami, siapa pun nama yang diajukan pihak sana maupun KPU kami anggap semuanya bagus. Kalau perlu, meski Adnan Topan itu rekomendasi mereka, kembalikan saja lagi jadi panelis. Kami tidak masalah. Sekali lagi, kalau bersih kenapa risih? Dulu janjinya memperkuat KPK, sekarang seperti alergi dengan yang pro pemberantasan korupsi," tandas Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Bambang Widjojanto

Selain itu, Habiburokhman juga menyayangkan eliminasi Karni Ilyas dan Rosiana Silalahi dari kandidat moderator debat. Padahal keduanya terbukti memiliki kemampuan yang andal dibidang jurnalistik serta pengalaman panjang dalam mengatur alur diskusi dan debat.

Namun demikian, pihak Paslon 02 tetap menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara debat. " Kami hormati keputusan KPU, tentunya dengan harapan kedepan bisa lebih baik lagi," tutup Habiburokhman. (Pon)

#Habiburokhman #Bambang Widjojanto #Prabowo-Sandiaga #Jokowi-Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Komisi III menilai rekening Supriyono sebaiknya dapat kembali digunakan. 

Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Komisi III DPR Minta Rekening Koordinator AMPB Dibuka Hari Ini
Indonesia
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Komisi III DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset. RUU tersebut segera disahkan Desember 2026.
Soffi Amira - Rabu, 26 Agustus 2026
DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026, Cuma Punya Waktu 8 Minggu
Indonesia
Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
RDPU RUU Perampasan Aset akan digelar intensif di Komisi III DPR 2-3 kali sepekan untuk mengejar target pengesahan Desembe2 2026
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
 Komisi III Kebut RUU Perampasan Aset, Targetnya Diketok DPR Akhir 2026
Indonesia
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Informasi yang menyebut surpres pergantian Kapolri telah diterbitkan tidak benar.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Belum Ada Surat dari Presiden Prabowo, DPR Jamin Posisi Kapolri Jenderal Sigit masih Aman
Indonesia
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan tidak ada surat presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri, Habiburokhman: Tidak Benar Ada Surat Presiden
Indonesia
Komisi III DPR Ingatkan Penanganan Kasus Kematian Misterius Karumga Febri Adriansyah Harus Berbasis Bukti Ilmiah
Kepala rumah tangga (Karumga) eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Sutrimo ditemukan meninggal dunia di depan sebuah klinik kecantikan di Jakarta Selatan.
Frengky Aruan - Rabu, 29 Juli 2026
Komisi III DPR Ingatkan Penanganan Kasus Kematian Misterius Karumga Febri Adriansyah Harus Berbasis Bukti Ilmiah
Bagikan