Adinda Nurrizki
MerahPutih Nasional - Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Masardi menyebut sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, yang mengakui kepengurusan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar, tidak akan bermanfaat atau menguntungkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Menkumham yang tak paham situasi politik karena ini perbuatan sangat tercela. Politik lokal saja tidak paham, apalagi nasional. Dampaknya sangat panjang, dan belum tentu bermanfaat untuk penguasa sendiri," kata Adhie di kompleks gedung DPR RI, Selasa (17/3). (Baca: Puspol Indonesia: JK Diduga Aktor di Balik Pecahnya Golkar dan PPP)
Menurut Adhie, keputusan Menteri Yasonna yang mengakui kepengurusan Agung Laksono tanpa disadari telah mengancam entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, kebijakan Menteri Yasonna tersebut akan berdampak pada konflik horizontal.
"Karena produk pilpres saja belum menyatu. Jadi penguasa. Jangan membelanya kalau membela begini sudah kejahatan politik," kata mantan Juru Bicara Gus Dur itu. (Baca: Golkar Setuju Negara Santuni Parpol)
Adhie juga yakin Menteri Yasonna sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi sebelum mengeluarkan keputusan sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar. Tidak mungkin Jokowi tidak mengetahui apa yang akan diputuskan Menteri Yasonna dalam perkara perseteruan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
"Mustahil kalau Jokowi enggak tahu. Tanpa izin enggak mungkin Menkumham memutuskan karena langkah ini akan sangat kontra produktif. Saya kira akibat kebijakan memecah belah partai akan berakses pada Pilkada besok dan tidak menutup kemungkinan konflik horizontal terbuka lebar," pungkasnya. (hur)
