Kuasa Hukum Setnov: Pemenang Pemilu 2009 Intervensi Proyek e-KTP

MerahPutih.com - Kuasa hukum Setya Novanto, Firman Wijaya menilai fakta persidangan perkara e-KTP hari ini mulai mengungkap aktor besar yang diduga melakukan intervensi dalam proyek yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun ini.

Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai pemenang Pemilihan Umum tahun 2009, yakni Partai Demokrat dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saksi yang dimaksud adalah mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga mantan kader Demokrat, Mirwan Amir. Mirwan saat ini diketahui menjabat sebagai Ketua DPP Partai Hanura.

"Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjut. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas ini namanya intervensi, inilah yang disebut kekuasaan besar," kata Firman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, (25/1).

Firman mengklaim, keterangan saksi sekaligus menjelaskan bahwa kliennya bukan pihak yang mengintervensi proyek e-KTP. Menurut dia, ada pihak yang lebih besar lagi yang berkepentingan dengan proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Dalam persidangan dengan terdakwa Setnov ini, Mirwan mengungkapkan, bahwa dirinya pernah menyarankan kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar proyek pengadaan e-KTP tak dilanjutkan.

Pasalnya, kata Mirwan, ia mendapat masukan dari rekannya yang merupakan pengusaha bernama Yusnan Solihin, bahwa proyek milik Kementerian Dalam Negeri itu bermasalah.

Dia mengaku menyampaikan saran itu langsung kepada SBY di Cikeas, ketika mega proyek senilai Rp5.8 triliun itu masih dalam tahap persiapan.

"Pernah saya sampaikan (kepada SBY), bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan," kata Mirwan saat menjadi saksi terdakwa korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (25/1).

Menurut Mirwan, sebelum ia menyampaikan saran tersebut ke SBY, Yusnan telah lebih dulu membuat surat yang ditujukan kepada pemerintah bahwa proyek e-KTP bermasalah.

"Maka dari itu pak Yusnan membuat surat yang ditujukan kepada pemerintahan pemenang Pemilu 2009 (SBY) dan saya juga percaya dengan pak Yusnan kalau memang program ini tidak baik jangan dilanjutkan," ungkapnya.

Setelah mendengarkan sarannya, lanjut Mirwan, SBY meminta proyek e-KTP itu tetap diteruskan. Saat itu, SBY beralasan proyek pengadaan e-KTP ini dibuat untuk menghadapi Pilkada.

"Tanggapan dari bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju Pilkada. Jadi poyek ini harus diteruskan," tandas Mirwan.

Meskipun mengetahui bahwa proyek e-KTP ini bermasalah, Mirwan mengaku tak punya kekuatan untuk menyetop proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

"Saya hanya sebatas itu saja. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk menyetop program e-KTP ini. Tapi saya sudah sampaikan itu kepada pemenang pemilu atas saran dari Pak Yusnan karena katanya ada masalah," pungkas Mirwan. (Pon)