KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Foto: MP/Kanugrahan
MerahPutih.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU).
Said Iqbal menilai, sebaiknya program bantuan subsidi upah atau gaji dilanjutkan pada 2021.
Program tersebut dinilai membantu menjaga daya beli buruh. Apalagi, diprediksi pemutusan hubungan kerja akan meningkat.
Baca Juga:
11 Juta Pekerja Telah Terima Subsidi Gaji Termin 2 dari Pemerintah
"Ke depan, KSPI memprediksi ledakan PHK jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri, termasuk industri baja dan semen," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (2/2).
Selain itu, Said Iqbal juga berharap kepesertaan program subsidi gaji diperluas, termasuk untuk buruh yang tidak terdaftar di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, akan semakin banyak buruh yang menerima subsidi upah tersebut.
Bantuan subsidi upah dinilai akan menjadi penyangga buruh dan keluarganya bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai.
Baca Juga:
Penyaluran Subsidi Upah COVID-19 Termin Kedua Belum 100 Persen
Akhir pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengumumkan, bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 resmi ditunda.
Alasannya, pada APBN 2021 ini, tak ada pos anggaran untuk penyaluran bantuan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta itu. (Knu)
Baca Juga:
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Kalah Gede Ketimbang Buruh Panci di Karawang dan Pekerja di Vietnam, Presiden KSPI: Harusnya Gaji UMP Jakarta Rp 6 Juta per Bulan
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
KSPI Tolak UMP Jakarta 2026, Desak Revisi agar Mendekati KHL
Said Iqbal Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta, Sebut Turunkan Daya Beli Buruh
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi