Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi
Arsip - Aksi Demo Buruh. Foto: MP/Didik
Merahputih.com - Partai Buruh menegaskan siap mengerahkan tiga hingga lima juta buruh untuk melakukan mogok nasional jika tuntutan mereka di depan Gedung DPR/MPR RI tidak diindahkan.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal setelah aksi unjuk rasa di Jakarta. Iqbal menyebut bahwa aksi ini hanyalah permulaan dan akan berlanjut jika aspirasi buruh diabaikan.
"Kami ada enam tuntutan dan ini aksi awal, jika diabaikan kami akan menggelar aksi lagi bahkan bisa mogok nasional," ujarnya.
Baca juga:
Ia menambahkan, kaum buruh telah memulai gerakan ini dan menyambut baik jika mahasiswa ingin turut serta melanjutkan perjuangan. "Kami akan kawal tuntutan ini dan aksi ini akan panjang," jelas dia.
Said Iqbal merinci enam tuntutan utama buruh:
- Hapuskan tenaga outsourcing dan tolak upah murah.
- Hentikan PHK dan bentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK oleh pemerintah.
- Lakukan reformasi pajak perburuhan.
- Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law.
- Sahkan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
- Redesain sistem Pemilu 2029 untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas.
Baca juga:
Demo Buruh di Gedung MPR/DPR, Polisi ‘Sekat’ Akses Masuk Jakarta
Dalam aksi tersebut, Said Iqbal mengklaim ada 5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang yang ikut berunjuk rasa.
Aksi serupa juga serentak digelar di berbagai daerah lain, seperti Bandung, Makassar, Aceh, Serang, Surabaya, Semarang, Medan, Lampung, Kepulauan Riau, Morowali, dan sekitarnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi Solidaritas dan Dukungan untuk Rakyat Venezuela di Gedung Kedubes Amerika Serikat
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Aksi Tolak UMP Jakarta 2026 Terus Berlanjut, Gubernur DKI Pramono Anung: Nominal Diputuskan dari Aspirasi Buruh dan Pengusaha
Said Iqbal Tolak UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta, Sebut Turunkan Daya Beli Buruh
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Aksi Demo Buruh Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 Tak Sesuai KHL
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang