Kritik Langkah Kemenhub Bakal Longgarkan Aturan Transportasi, DPR Khawartir Corona Meluas

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengkritik rencana Kementerian Perhubungan (Kemhub) yang akan memperbolehkan transportasi umum beroperasi lagi.

Menurut Saleh, waktu pelaksanaan PSBB antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tak seragam. Jadi bila di Jakarta sudah lama dilaksanakan dan hampir selesai, daerah lain justru baru mulai melakukannya.

Baca Juga:

Aturan Larangan Mudik Dirombak Lagi, Pengamat: Harusnya Pemerintah Jangan Mencla-Mencle

"Kalau tak seragam pelaksanaannya, kita khawatir tak sinkron hasilnya. Akan selalu ada peluang penyebaran COVID-19," kata Saleh kepada wartawan, Rabu (6/5).

Maka itu, pihaknya sangat khawatir bila transportasi umum dibuka, sebenarnya Indonesia belum siap. Artinya, bisa jadi akan terjadi lagi penularan baru.

"Kalau PSBB benar-benar menurunkan angka positif COVID-19, mestinya dipertahankan dan tidak dilonggarkan. Nanti takutnya angkanya naik lagi," ujarnya.

Menurut Saleh, pelonggaran operasional moda transportasi itu bertentangan dengan semangat menekan angka penularan virus corona. Hal itu terbukti dengan penyebaran virus yang terjadi di KRL Commuter Line.

"Ini kalau dilonggarin lagi, kita tidak tahu kontaknya itu, riwayatnya kontak orang-orang makin banyak. Itu baru di KRL, belum misalnya busway (Transjakarta), transportasi umum lainnya karena itu dipikirin," kata Saleh yang juga politikus PAN ini.

Saleh menuturkan, pembukaan moda transportasi bagi masyarakat dengan kepentingan khusus masih terlalu cepat dilakukan.

"Saya khawatir kalau masalah transportasi umum ini dibuka dalam waktu yang sekarang-sekarang ini, kita belum siap. Memang dari rapat terakhir kemarin dengan Kemenkes disebutkan indikasi penurunan terhadap kasus positif corona ini belum ada, mereka hanya mengatakan PSBB berdampak positif untuk mengurangi," jelasnya.

Ia menilai, jika kebijakan transportasi umum dilonggarkan kembali dan akhirnya warga Jakarta bisa ke daerah, akan mengganggu sistem PSBB di daerah tersebut.

"Nanti khawatirnya ada orang yang berurusan ke daerah lain, di mana daerah tersebut belum lama PSBB, akan ada migrasi orang yang sudah dilonggarkan ke daerah yang masih ketat. Kalau tetap ada migrasi seperti itu berarti peluang penyebaran masih tetap ada," katanya.

"Saya khawatir kalau masalah transportasi umun ini dibuka dalam waktu yang sekarang-sekarang ini, kita belum siap," lanjutnya.

Oleh karena itu, Saleh menilai kebijakan pemerintah untuk melonggarkan PSBB di bidang transportasi belum tentu dan masih memiliki celah.

Ia mengambil contoh penjelasan Wali Kota Bogor Bima Arya menemukan 3 orang positif dari pengambilan sampling 300 orang di KRL. Kata Saleh, jika kebijakan PSBB makin dilonggarkan, akan makin sulit melacak riwayat orang-orang karena jumlahnya makin banyak.

"Sekarang mau dicabut, saya khawatir ini bahaya, tolong dipikirkan lagi," kata Saleh.

Baca Juga:

Ombudsman Jakarta Raya Melihat Potensi Maladministrasi Pemprov DKI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan untuk membuka lagi akses layanan seluruh moda transportasi umum mulai besok, Kamis (7/5/2020).

"Mulai besok 7 Mei. Pesawat, segala macam, [boleh mengangkut] orang-orang khusus. Tapi tidak boleh mudik," jelas dia saat rapat virtual mengenai Antisipasi Mudik Lebaran 2020 dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/5).

Ia menyebut, kelonggaran tersebut dikabulkan setelah mendapat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko memberikan masukan berupa kelonggaran untuk angkut penumpang supaya roda perekonomian nasional tetap berjalan di tengah pandemi.

Budi Karya mengatakan, relaksasi tersebut juga sudah masuk dalam turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik 2020 untuk menekan Penyebaran COVID-19.

Meski mengizinkan lagi transportasi umum angkut penumpang, ia memastikan para penumpang yang pulang kampung atau melakukan mobilitas dicek kesehatannya dengan standar khusus. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Pusat Didesak Segera Produksi Massal Pendeteksi COVID-19 dan APD