Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla atau JK sudah tepat. JK melontarkan kritik tersebut merespons permintaan kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi ini konsekuensi kita sedang belajar membangun Demokrasi secara benar," kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Senin (15/2).
Baca Juga:
Faisol menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, jika kritik tersebut masuk dalam kategori penghinaan memang harus dilarang dan ditertibkan.
"Kalau yang berupa penghinaan kepada kepala negara, misalnya gambar Pak Jokowi dipenggal wajar kalau itu dilaporkan kepada kepolisian," ujarnya.
Pria yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini mengakui, fenomena buzzer merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman.
Faisol menjelaskan, di era Orde Baru, Soeharto membungkam siapapun yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Namun, di alam demokrasi seperti saat ini, tidak semua orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah dapat dipolisikan.
"Zaman sekarang itu ada undang-undangnya tentu tidak semua pendapat kritis dihadapi dengan laporan hukum," kata Faisol.
Baca Juga:
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Hukum Din Syamsuddin
Sedangkan untuk buzzer, Faisol menyarankan, agar perlu diatur dengan penjabaran di Undang-Undang ITE. Ketua Komisi VI DPR ini meminta aparat penegak hukum untuk menanganinya.
"Gak perlu aturan khusus, tapi perlu penjabaran di UU ITE. Biarlah itu tugas aparat penegak hukum," tutup Faisol. (Pon)
