Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan atas penambahan anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 145 miliar. Namun, tambahan anggaran tersebut diminta bisa mendorong terjadinya regenerasi petani di Tanah Air.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Hindun Anisah dalam rapat bersama Kementerian Pertanian di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).
“Fraksi PKB mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertanian. Namun, harus ada fleksibilitas dalam penggunaannya. Jika ada program yang tidak efektif, sebaiknya digantikan dengan program yang lebih dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Hindun menekankan pentingnya program regenerasi petani, khususnya untuk mendorong lahirnya petani milenial. Menurutnya, jumlah petani terus menurun dengan rata-rata usia yang semakin menua, sedangkan minat generasi muda untuk bertani masih rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Sensus Pertanian 2023 menunjukkan petani berusia 25–34 tahun hanya tersisa 10,24 persen, turun dari 11,97 persen pada 2013.
Baca juga:
Kesejahteraan Petani Tidak Terpengaruh Penurunan Harga Beras Menurut Menteri Pertanian
"Anak muda cenderung enggan bertani karena dianggap tidak menjanjikan dan kurang prestisius. Padahal, keberadaan petani milenial sangat penting agar sektor pertanian berkelanjutan dan adaptif terhadap teknologi baru,” jelasnya.
Ia menilai program kewirausahaan petani muda dan pendidikan pertanian perlu diperluas. Saat ini, cakupannya hanya sekitar 4.000 orang, jumlah yang masih jauh dari kebutuhan regenerasi petani. “Program untuk petani muda harus diperbesar volumenya. Anggaran dari program yang tidak tepat sasaran bisa dialihkan untuk edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas petani milenial,” tegasnya.
Hindun menambahkan keberhasilan regenerasi petani akan sangat menentukan ketahanan pangan Indonesia di masa depan.
“Pemerintah tidak hanya perlu menambah anggaran, tetapi juga memastikan penggunaannya tepat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Raker Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR Bahas Beras Satu Harga
?
