KPUD Ungkap DPT Pilgub Jabar 2018 Turun Dibanding Pilpres 2014

MerahPutih.Com - Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jawa Barat untuk Pigub Jabar 2018 mengalami penurunan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 mengalami penurunan sekitar 200 ribu, jumlah ini turun jika dibandingkan dengan DPT pada Pilpres 2014.

"Untuk DPT terakhir 32,8 juta pemilih, turun dibandingkan Pilpres 2017, turun sekitar 200 ribu," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat usai menghadiri acara Rapat Pengawasan Pilgub Jawa Barat 2018 yang diselenggarakan Bawaslu Jawa Barat, di Kota Bandung.

Yayat mengatakan berkurangnya jumlah DPT pada Pilgub Jawa Barat 2018 ini dikarenakan pemuktahiran data dari KTP elektronik. "Mungkin ini dampak positif dari pemuktahiran e-KTP, jadi lebih akurat khususnya terkait DPT ganda itu menjadi sampai kecil," kata dia.

Yayat Hidayat mengatakan, KPU Jawa Barat sudah memperbaiki sistem updating DPT untuk Pilgub Jawa Barat 2018.

"Kalau secara internal mekanisme sudah diperbaiki, tapi saya yakin, itu ujung-ujungnya juga tidak akan 100 persen mengcover ideal yang kita ingunkan tetap harus ada fasilitasi stakeholder, panwas dan juga pemilih sendiri. Pemilih harus aktif, daftar ke KPU," ujar Yayat.

Selain itu, pihaknya juga meminta Bawaslu Jawa Barat agar ikut menginventarisi tidak hanya sekedar mengawasi, khususnya hal-hal yang tidak terjangkau oleh KPU.

"Kemudian pasangan calon juga harus aktif memobilisasi pendukungnya. Kan itu juga keuntungan buat mereka juga," kata dia.

Pihaknya juga menyesalkan pelaporan DPT yang datang ke KPU kerap tidak jelas seharusnya bersifat bisa dieksekusi.

"Ini memang Abstak, misalnya 7.000 warga di satu kecamatan tidak terdaftar. Itu harus jelas, by name by addres agar gampang dieksekusi. Kalau jumlah saja, tujuh tahun tidak akan bisa dieksekusi,"kata dia.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menilai penatapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu ke pemilu rawan dengan masalah alias tidak pernah beres.

Anggota Bawaslu Jawa Barat Wasidin Marzuki sebagaimana dilansir Antara Sabtu (30/12) menuturkan selama ini ada saja laporan dari masyarakat atau temuan Bawaslu terkait data yang tidak akurat dan masih ada pemilih yang tidak terakomodir.

"Jadi penetapan DPT itu pada pertengan Januari dimulai, ini penting untuk terus dipantau karena kerap ada efek yang timbul," kata Wasidin Marzuki.(*)