KPU: Calon Kepala Daerah Tersangka Tak Perlu Diganti

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 17 Maret 2018
KPU: Calon Kepala Daerah Tersangka Tak Perlu Diganti

Ilustrasi. Foto: ist

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai calon kepala daerah (cakada) peserta Pemilihan Kepala Daerah 2018 yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu diganti.

"Kalau saya berpandangan (calon kepala daerah tersangka) tidak boleh diganti, supaya semua dapat pembelajaran atas proses dan kejadian ini," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (16/3).

Ia menjelaskan pembelajaran bagi KPU atas munculnya persoalan itu adalah penyelenggara pemilu harus lebih cermat dan berhati-hati dalam menerima calon kepala daerah yang diusung partai politik.

"Kalau perlu kami ingatkan parpol, agar jauh hari sebelum menetapkan calon atau mengusung kandidat, partai harus pelajari betul 'track record'-nya. Jangan sampai rugi di tengah jalan," tutur dia dilansir Antara.

Arief juga menganggap kejadian tersebut harus membuat pemilih lebih kritis dalam menentukan kandidat pilihannya.

"Bagi masyarakat di daerah, hati-hati kalau memilih calon yang tersangka karena yang anda pilih itu sebetulnya tidak bisa melaksanakan harapan-harapan atau tugas yang anda bebankan nanti," terang Arief.

Selanjutnya, selain sebagai pembelajaran, kasus yang menimpa cakada itu juga jadi hukuman bagi partai politik.

"Calon tidak bisa kampanye, parpol jadi tersandera, dan tentu citranya akan jatuh juga karena calon yang diusung jadi tersangka. Ya biarkan saja, parpol jadi berhati-hati kalau mencalonkan seseorang," ungkap dia.

#Komisioner KPU Arief Budiman #Kepala Daerah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Larangan ke luar negeri itu juga akan diberlakukan kepada seluruh pejabat Pemprov Jakarta.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Mendagri Larang Kepala Daerah yang Wilayahnya Terjadi Demo Pergi Ke Luar Negeri
Indonesia
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
MK putuskan pemilu nasional dan daerah dipisah. Jadi, para calon kader bisa bersaing lebih sehat, tanpa bergantung dari kandidat presiden.
Soffi Amira - Jumat, 27 Juni 2025
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Calon Kader Bisa Bersaing Lebih Sehat
Indonesia
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Waktu yang disediakan untuk makan hanya selama dua lagu diputar. Banyak peserta yang belum terbiasa dengan aturan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Juni 2025
Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang
Indonesia
6 Kepala Daerah Tidak Ikut Retret Gelombang Kedua di IPDN Jatinangor
Pada Minggu (22/6), seluruh peserta akan berkumpul di Kantor Kemendagri untuk diberangkatkan ke IPDN, Jatinangor menggunakan kereta cepat Whoosh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 Juni 2025
6 Kepala Daerah Tidak Ikut Retret Gelombang Kedua di IPDN Jatinangor
Indonesia
Ganjar Ungkap Banyak Kader yang Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo mengatakan, banyak kader yang ingin Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Umum PDIP lagi.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Ganjar Ungkap Banyak Kader yang Ingin Megawati Jadi Ketum PDIP Lagi
Indonesia
Minyakita Masih Dijual di Atas HET, Kemendag Minta Kepala Daerah Cantumkan Harga
Minyakita kini masih dijual di atas HET. Kemendag pun meminta kepala daerah untuk menyantumkan harga di pasar-pasar rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 16 April 2025
Minyakita Masih Dijual di Atas HET, Kemendag Minta Kepala Daerah Cantumkan Harga
Indonesia
Prabowo Minta Kepala Daerah Lupakan Warna Partai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat di Atas Segala Kepentingan
Urusan partai hanya dapat dikaitkan saat pilkada atau pemilu
Angga Yudha Pratama - Senin, 07 April 2025
Prabowo Minta Kepala Daerah Lupakan Warna Partai, Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat di Atas Segala Kepentingan
Indonesia
Anggaran PSU Tidak Boleh Korbankan Dana Pendidikan dan Kesehatan, Mendagri Tolak Usulan Tersebut
Anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tidak bisa diganggu lantaran memiliki dampak langsung ke masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Maret 2025
Anggaran PSU Tidak Boleh Korbankan Dana Pendidikan dan Kesehatan, Mendagri Tolak Usulan Tersebut
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Sahkan Aturan Hukuman Mati bagi Kepala Daerah yang Tersangkut Korupsi
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mengesahkan aturan hukuman mati untuk para kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
Frengky Aruan - Minggu, 09 Maret 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Sahkan Aturan Hukuman Mati bagi Kepala Daerah yang Tersangkut Korupsi
Indonesia
Gubernur Diminta Awasi Efisiensi Anggaran Daerah, Mendagri: Ini Ujian Kualitas
Efisiensi harus dilakukan oleh para kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 Maret 2025
Gubernur Diminta Awasi Efisiensi Anggaran Daerah, Mendagri: Ini Ujian Kualitas
Bagikan