KPU Anggap Ada Kekeliruan Soal Putusan Pengulangan Tahapan Pemilu

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan memicu kontroversi karena memerintahkan KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

"Banding yang dilakukan oleh KPU terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst sebagai bentuk keseriusan KPU dalam menghadapi dan menyikapi gugatan yang diajukan oleh Partai Prima," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Muhammad Afifuddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/3).

Baca Juga:

Pengawas Pemilu Diminta Jeli Saat Pencolanan Anggota DPD, Terutama Calon Mantan Napi

Akta pernyataan banding itu diterbitkan PN Jakpus dengan Nomor 4/SRT.PDT.BDG/2023/PN.JKT.PST. Kemudian, KPU akan menunggu putusan dari hakim pengadilan tinggi terkait upaya banding yang telah dilakukan.

"Selain menyatakan banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat, KPU juga telah menyerahkan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST," imbuh Afifudin.

Dalam memori banding terdapat sejumlah poin yang disampaikan KPU.

"Kurang lebih poin terkait dengan kompetensi absolut PN Jakpus, kemudian desain penegakan hukum pemilu, dan juga yang penting adalah amar putusannya bahwa di antaranya tahapan Pemilu dilaksanakan 2 tahun 4 bulan 7 hari, yang ini KPU menganggap ini ada kekeliruan," kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna.

Baca Juga:

KPU Resmi Ajukan Banding Putusan Penundaan Pemilu

Selain itu, KPU juga memasukkan saran dari pakar hukum ke dalam memori banding tersebut.

Saran tersebut disampaikan para pakar hukum dalam acara forum group discussion yang digelar di KPU, Kamis (9/3).

Menurut dia, proses tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan.

"Jadi proses-proses tahapan berjalan sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang sudah ditetapkan KPU," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Yusril Sebut Putusan PN JakPus Tunda Pemilu Berlaku Jika Disetujui Pengadilan Tinggi