Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima audiensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beserta jajaran terkait rencana kerja sama pengelolaan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran.
Menparekraf Sandiaga Uno hadir bersama Wakil Menteri Angela Tanoesoedibjo, Sesmen Ni Wayan Giri Adnyani, Inspektur II Bayu Aji, dan Kepala Biro Umum dan Hukum Dessy Ruhati.
Mereka diterima oleh pimpinan KPK Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango beserta jajaran di Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Kesekjenan.
Baca Juga:
Dalam pertemuan ini, ada beberapa hal yang dibahas di antaranya Menparekraf menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan pengawalan KPK dalam pengelolaan anggaran terkait penanganan COVID-19.
"Dan pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Kamis (21/1).
Ipi mengatakan, Sandiaga juga menyampaikan harapannya agar KPK dapat terus mendampingi dan mengawal program Kemenparekraf di tahun 2021 sehubungan dengan rencana Kemenparekraf untuk melanjutkan dan memperluas bantuan tidak hanya di sektor perhotelan dan restoran.
Selain itu, Sandiaga juga menyampaikan harapannya untuk menjalin kerja sama pencegahan korupsi terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi dan peningkatan wawasan antikorupsi di lingkungan Kemenparekraf.
"KPK menyambut baik harapan dan permintaan Kemenparekraf untuk pencegahan korupsi," ujar Ipi.
Baca Juga:
Sandiaga Uno Antara Bangun Kementerian dan Cari Panggung Politik
Ipi menambahkan, beberapa masukan yang disampaikan dalam diskusi antara lain terkait akurasi data base dan kriteria penerima bantuan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
"KPK meminta agar kedua hal tersebut menjadi perhatian serius untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan," tutup Ipi. (Pon)
Baca Juga:
Sandiaga Jadi Menteri, Demokrat: Dukungan Rakyat Jadi Alat Bargaining Politik
