Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pejabat negara yang menerima tiket gratis selama penyelenggaraan Asian Games 2018 tidak perlu melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena nilainya tidak akan melebihi batas besaran gratifikasi sebesar Rp10 juta.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, berapapun harga tiket Asian Games yang diterima oleh pejabat negara, wajib dilaporkan. Hal tersebut merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 KPK dan Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.
"Jadi, nilai Rp10 juta di Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 bukan nilai batasan boleh atau tidak boleh gratifikasi diterima," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (28/8).
Menurut Febri, aturan nilai Rp10 Juta dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 berkaitan dengan teknis pembuktian di persidangan. Dalam persidangan, lanjut dia, jika gratifikasi yang diterima lebih besar dari Rp10 Juta maka diterapkan pembuktian terbalik.
"UU sendiri tidak mengatur batasan nilai gratifikasi, jadi berapapun nilai tiket kalau penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan maka hal tersebut gratifikasi yang wajib dilaporkan," jelas dia.
Febri pun menyidir para pejabat negara yang masih menerima ataupun meminta tiket gratis Asian Games 2018. Seharusnya, kata Febri pejabat negara menjadi contoh yang baik untuk masyarakat.
"Seharusnya pejabat dapat membeli sendiri tiket Asian Games tersebut tanpa harus meminta pada pihak-pihak lain. Untuk melakukan pencegahan korupsi, dapat kita mulai dari hal yang terkecil hingga besar. Termasuk penerimaan gratifikasi berapapun nilainya," tandasnya.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Rayakan HUT ke-2 Sekaligus Pelantikan Pengurus Fortiber, DPD RI: Kami Siap Bekerja Sama
