Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun sawit yang diduga milik tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri belum merinci berapa luas kebun sawit yang terkait dengan Nurhadi tersebut. Ia hanya menyebut kebun sawit itu tersebar di sejumlah kecamatan dan desa di Padang Lawas, Sumatera Utara.
Baca Juga:
KPK Sita Vila Hingga Mobil Mewah Bekas Sekretaris MA Nurhadi
"Penyitaan barang bukti berupa dokumen-dokumen dan lahan kelapa sawit yang tersebar di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang diduga terkait dengan tersangka NHD," kata Ali Rabu (12/8).
Penyitaan dilakukan dengan koordinasi antara tim penyidik KPK dan Kristanti Yuni Purnawanti selaku Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Sumatera Utara. Selain melakukan penyitaan, tim penyidik juga berkoordinasi dalam melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
"Koordinasi ini dilakukan dalam bentuk peminjaman ruang kerja sebagai tempat pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka penyitaan dan juga bantuan pengamanan dari personel Kejaksaan Negeri Padang Lawas Sumatera Utara," ungkap Ali.
Dalam perkara ini, komisi antirasuah ini pun sempat mengonfirmasi keterangan dari tiga saksi terkait kebun kelapa sawit milik Nurhadi, pada akhir Juli 2020 lalu.
"Penyidik mengonfirmasi keterangan para saksi tersebut terkait dengan dugaan kepemilikan kebun kelapa sawit milik tersangka NHD," kata Ali beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
ICW: Resistansi MA di Kasus Nurhadi Berpotensi Obstruction of Justice
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun ICW dan Lokataru selama ini, Nurhadi diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar atau tidak berbanding lurus dengan penghasilan resminya. Patut diduga harta kekayaan tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan korupsi.
Setidaknya ditemukan beberapa aset yang diduga milik Nurhadi, di antaranya tujuh aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan miliar rupiah, empat lahan usaha kelapa sawit, delapan badan hukum baik dalam bentuk PT maupun UD, 12 mobil mewah, dan 12 jam tangan mewah. (Pon)
Baca Juga:
