KPK Siapkan Pasal Perintangan Penyidikan untuk Pihak yang Sembunyikan Harun Masiku

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi soal obstruction of justice atau perintangan penyidikan untuk pihak-pihak yang menyembunyikan caleg PDIP Harun Masiku.

Diketahui, Harun telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait proses PAW anggota DPR. Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1) hingga saat ini, Harun masih buron.

Baca Juga:

Firli Minta Caleg PDIP Harun Masiku Bekerja Sama dengan KPK

"Di Pasal 21 memang sangat memungkinkan siapa pun di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang menghalangi kerja-kerja dari penyidikan maupun penuntutan, tetapi perlu dikaji lebih lanjut dan jauh terkait dengan itu," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (21/1).

Ditjen Imigrasi sebelumnya menyebut Harun telah meninggalkan Indonesia menuju Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT yang membekuk Wahyu dan sejumlah pihak lain pada Rabu (8/1). Namun, terdapat informasi yang menyebut Harun telah kembali ke Indonesia pada Selasa (7/1).

Atas dasar tersebut, KPK mengultimatum Harun segera menyerahkan diri. Ali mengingatkan, sikap kooperatif Harun yang berada dalam kejaran KPK dapat menjadi alasan hakim untuk memperberat hukuman Harun saat disidang nanti.

"Ketika di persidangan tentu nanti akan menjadi pertimbangan hakim ketika bagaimana proses penyidikan yang bersangkutan kooperatif atau tidak," ujar Ali.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Caleg PDIP Harun Masiku Jadi Buronan

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahyu dan Caleg PDIP Harun Masiku, KPK juga menjerat eks anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu Agustiani Tio Fridelina dan staf DPP PDIP Saeful sebagai tersangka.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019. (Pon)

Baca Juga:

LPSK Siap Lindungi Politikus PDIP Harun Masiku, tapi Ada Syaratnya