Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan anggota DPR RI Markus Nari, sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.
Politisi Golkar itu diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR RI dan menerima uang panas sebesar Rp4 miliar dari proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
"MN diduga meminta sejumlah uang pada Irman sebanyak Rp5 miliar sebagai realisasi proyek e-KTP," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7).
Febri menjelaskan, Markus bersama sejumlah pihak lainnya diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dengan pelaksanaan proyek yang menelan anggaran negara hingga Rp5,6 triliun tersebut.
"MN diindikasikan memperkaya korporasi. Pada tahun 2012, saat itu dilakukan pembahasan anggaran untuk perpanjangan anggaran Rp1,49 triliun," kata Febri.
Korporasi yang diperkaya Markus adalah perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek milik Kementerian Dalam Negeri tersebut masuk dalam Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI).
Perusahaan itu di antaranya terdiri dari Perum PNRI, PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.
Dengan ditetapkannya Markus, sudah ada lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP ini.
Empat tersangka lainnya, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, Direktur Data dan Informasi Kemendagri Sugiharto. Kemudian pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Ketua DPR Setya Novanto.
KPK pun kini tengah membidik pihak lain penerima uang panas e-KTP, yang tertuang dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. (Pon)
Baca berita terkait Markus Nari lainnya di: KPK Tetapkan Markus Nari Tersangka Baru Kasus Korupsi E-KTP
