Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. Budi akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Tasikmalaya tahun anggaran 2018.
"BBD (Budi Budiman) akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan DAK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebagai tersangka kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Tasikmalaya.
Budi diduga memberikan suap kepada Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo sebesar Rp 400 juta dalam dua tahap.
Suap tersebut diberikan Budi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kota Tasikmalaya.
Kasus ini bermula sekitar awal tahun 2017 saat Budi bertemu dengan Yaya untuk membahas alokasi DAK Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan itu, Yaya menawarkan bantuan untuk mengurus DAK Tasikmalaya dan Budi bersedia memberikan fee atas bantuan Yaya tersebut.
Pada Mei 2017, Budi mengajukan usulan DAK untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan dalam usulan tersebut adalah jalan, irigasi, dan rumah sakit rujukan.
Kemudian, pada Juli 2017, Budi kembali bertemu dengan Yaya di Kemkeu. Dalam pertemuan itu, Budi memberikan Rp 200 juta kepada Yaya. Pada Oktober 2017, dalam APBN 2018, Kota Tasikmalaya mendapat alokasi DAK dengan total Rp 124,38 miliar. Pada 3 April 2018, BBD kembali memberikan uang Rp 200 juta kepada Yaya Purnomo.
Kasus yang menjerat Budi Budiman ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah yang telah menjerat Yaya Purnomo, anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono; konsultan dan perantara suap Eka Kamaludin; serta pengusaha Ahmad Ghiast. (Pon)
Baca Juga: Jadi Tersangka KPK, Wali Kota Tasikmalaya Diduga Suap Anak Buah Sri Mulyani
