Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Ponorogo periode 2010-2015 H Amin. Dia bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TFR terkait TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (14/2).
Belum diketahui apa yang akan didalami penyidik kepada H Amin terkait kasus tersebut.
Baca Juga:
KPK Sita Aset Wawan Adik Ratu Atut Senilai Rp500 Miliar, Ini Rinciannya
KPK menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka TPPU pada 8 Januari 2018. Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan penerimaan-penerimaan lain yang dilakukan oleh Taufiqurrahman terkait fee proyek, fee perizinan dan fee promosi atau mutasi jabatan selama periode 2013-2017 dengan nilai sekitar Rp 5 miliar.
Taufiqurrahman diduga telah membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang di atas namakan orang lain, tanah dan uang tunai serta dalam bentuk lainnya.
Taufiqurrahman disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Perkara ini merupakan pengembangan terkait dugaan suap perekrutan dan pengelolaan ASN di Kabupaten Nganjuk pada 2017. Lembaga antirasuah telah menetapkan Taufiqurrahman bersama empat tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Ibnu Hajar, Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kabupaten Nganjuk Suwandi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk Harjanto dan Kepala Bagian Umum RSUD Kabupaten Nganjuk Mokhammad Bisri.
Baca Juga:
Terjerat Tiga Perkara Korupsi, Wawan Adik Ratu Atut Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Total uang yang diamankan sebagai barang bukti senilai Rp 298.020.000, uang itu berasal dari Ibnu Hajar senilai Rp 149.120.000 dan Suwandi sebesar Rp 148.900.000.
Tindak pidana korupsi kedua yang dilakukan Taufiqurrahman adalah diduga penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawan dengan kewajiban atau tugasnya. Taufiqurrahman selaku Bupati Nganjuk periode 2013-2018 diduga selama periode jabatannya telah menerima gratifikasi yang dilakukan secara bertahap. (Pon)
