KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan korporasi.

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan, pihaknya tak hanya menerapkan pasal tindak pidana korupsi, tapi juga bakal menerapkan pasal Tindak Pidana pencucian uang (TPPU) terhadap korporasi yang disangka melakukan korupsi.

Baca Juga

Ini Skema Bantuan bagi Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp5 Juta

"KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang dengan pelaku koprporasi, hal ini tentu dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery atau pengembalian uang hasil korupsi kepada negara," kata Nawawi dalam diskusi daring 'Pencucian Uang, Pidana Korporasi dan Penanganan Korupsi Lintas Negara', Kamis (6/8).

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, lembaga antirasuah telah menjerat enam Korporasi. Dari enam korporasi itu, dua di antaranya telah berkekuatan hukum tetap.

"Dua di antaranya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, seperti PT DGI atau PT NKE dalam kasus tindak pidana korupsi dan PT Trada dalam perkara TPPU," ungkap Nawawi.

Nawawi juga memastikan KPK bakal terus membangun kerja sama dengan aparat penegak hukum di dunia internasional. Sejak 2011, kata Nawawi, pihaknya telah menangani kasus korupsi lintas negara seperti suap proyek pengadaan Tetra Ethyl Lead (TEL) PT Pertamina atau lebih dikenal dengan kasus Innospec.

"Dalam perkara ini, KPK telah melakukan kerja sama penyidikan dengan SFO (Serious Fraud Office) Inggris. Kerja sama penyidikan ini turut melibatkan yuridiksi negara lain seperti Singapura, British Virgin Island, dan Amerika Serikat," ujar Nawawi.

Kemudian, lanjut dia, KPK juga terus melanjutkan penanganan korupsi lintas negara dengan bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) dan US Department of Justice (USDOJ) dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

"KPK memang harus bekerja sama dengan lembaga di Amerika tersebut karena banyak bukti yang harus didapatkan oleh KPK dengan mengumpulkannya di Amerika," jelas dia.

Baca Juga

Bupati Blora Terseret Kasus Korupsi Pesawat PT Dirgantara Indonesia

Selain itu, Nawawi mengatakan kerja sama lintas negara terkait penanganan kasus korupsi juga dilakukan dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls Royce PLC pada PT Garuda Indonesia bekerja sama dengan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura dan SFO Inggris.

Dalam perkara ini, KPK juga turut mengusut tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dua tersangka ES (Emirsyah Satar/mantan Dirut Garuda Indonesia) dan SS (Soetikno Soedarjo/pemilik PT Mugi Rekso Abadi (MRA) dan Connaught International Pte.Ltd). (Pon)